Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat sekaligus memastikan penyaluran bantuan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Rabu (14/10/2026). Rapat dipimpin Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenin.
Rudi mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, melainkan upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, tetapi merupakan ikhtiar kita bersama untuk memastikan bantuan sosial dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Rudi.
Dia mengakui, pemenuhan jumlah agen perlinsos di seluruh desa dan kelurahan masih menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, Pemkot Tidore Kepulauan menjalin kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore dengan melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos.
“Kita menyadari bahwa saat ini belum semua Desa dan Kelurahan memiliki jumlah agen perlinsos sesuai target. Namun demikian, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah membangun kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore, dengan melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos. Ini merupakan langkah strategis yang harus kita optimalkan melalui pembekalan, koordinasi, dan pendampingan di lapangan,” ungkapnya.
Menurut Rudi, keterlibatan aparat kewilayahan tersebut perlu diikuti dengan pembekalan dan koordinasi yang kuat agar pendampingan kepada masyarakat berjalan efektif.
Dia pun meminta para camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut. Mereka diminta memastikan kebutuhan agen di setiap wilayah terpetakan dengan baik, informasi yang diterima masyarakat akurat, serta kendala di lapangan segera dilaporkan untuk dicarikan solusi.
“Saya minta agar mengambil peran aktif. Pastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik, masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan setiap kendala segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama,” tegas Rudi.
Selain memperkuat peran pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan, Rudi meminta Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) meningkatkan koordinasi teknis. Fokusnya mencakup kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penyelesaian kendala teknis yang ditemukan di lapangan.
Rudi menekankan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam percepatan digitalisasi bansos di Kota Tidore Kepulauan.
Pertama, mempercepat pemenuhan target jumlah agen perlinsos. Kedua, memperkuat edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Ketiga, menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Dia berharap rapat tersebut tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, target waktu yang terukur, serta evaluasi secara berkala.
“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ingat, keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.
Rudi mengajak seluruh pihak terkait menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi agar masyarakat memperoleh informasi serta pendampingan yang memadai dalam mengakses program bantuan sosial.
“Mari satukan langkah, perkuat kolaborasi, dan pastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal karena lemahnya informasi maupun pendampingan,” pungkasnya. *
