Sinarmalut.com, Tidore - Demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar rapat bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (UI) dan Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, secara zoom meeting, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (26/8/2025).
Rapat tersebut membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan pendampingan teknis penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) puskesmas yang ada di Kota Tidore.
Pada kesempatan tersebut, Plt Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Gemala Thamrin mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas Tidore, Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman akan merencanakan dua puskesmas mulai melakukan penilaian BLUD.
“Kota Tidore Kepulauan memiliki 10 puskesmas, namun terdapat dua puskesmas yang sudah siap untuk menjadi BLUD, diantaranya Puskesmas Galala di Kecamatan Oba Utara dan Puskesmas Tomalou di Kecamatan Tidore Selatan. Insya Allah kedepan kita berupaya agar semua puskesmas yang ada di Kota Tidore Kepulauan menjadi BLUD," kata Gemala.
Sementara, Perwakilan dari LPPSP UI Fadly mengatakan bahwa, pada Tahun 2024 data Kota Tidore Kepulauan sudah masuk dalam project percepatan BLUD di Kementerian Kesehatan, dengan demikian Surat keputusan tim penilai BLUD telah dilaksanakan namun jika belum dilakukan penilaian maka wajib agar diupdate kembali SK, Data dukung maupun segala hal yang menyangkut dengan percepatan BLUD Puskesmas tersebut.
“Saya harap dalam satu bulan kedepan, Pemerintah Kota Tidore dalam hal ini Dinas Kesehatan dapat diupgrade dokumen-dokumennya, sehingga pada Januari 2026 BLUD dua puskesmas ini sudah mulai jalan, karena BLUD ini harus menjadi prioritas utama pemerintah Daerah," kata Fadly.
Selain itu, Subdit BLUD Kemendagri Said Iskandar mengatakan, Tujuan pembentukan BLUD ini untuk meningkatkan pelayanan maksimal yang harus didukung dengan anggaran optimal, serta daerah dapat membentuk BLUD juga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
Said menjelaskan bahwa BLUD ini dibentuk untuk membantu pencapaian pemda dengan status hukum yang tidak terpisah dari pemda, namun dalam melaksanakan tujuannya BLUD diberikan fleksibel dalam pengelolaan keuangannya yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah.
“Sehingga dalam pelayanan dengan menerapkan BLUD dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan yang berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD," kata Said.
“Semoga penerapan BLUD di dua puskesmas yang ada di Kota Tidore Kepulauan ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses, jika dibutuhkan pendampingan atau bantuan dalam penilaian BLUD kami siap membantu Pemerintah kota Tidore Kepulauan dalam penerapan BLUD di puskesmas Galala dan Puskesmas Tomalou," sambung Said. *
