Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen
Sinarmalut.com, Tidore - Di tengah riuh kegiatan anak-anak dalam Gebyar PAUD di Taman Rum Balibunga, sebuah kegelisahan tentang masa depan bahasa daerah mengemuka. Bukan sekadar seremoni, momen itu menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan sikap: Bahasa Tidore tidak boleh hilang ditelan zaman.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan komitmennya dengan nada tegas sekaligus cemas. Ia melihat tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Generasi muda mulai menjauh dari bahasa leluhur mereka sendiri.
“Anak cucu kita saat ini sudah banyak yang tidak lagi mengetahui Bahasa Tidore. Karena itu, langkah ini penting untuk membumikan kembali Bahasa Tidore sebagai bagian dari kearifan lokal,” katan
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di banyak wilayah Indonesia, bahasa daerah pelan-pelan surut, tergeser oleh dominasi bahasa nasional dan global. Tidore tak ingin masuk dalam daftar panjang kehilangan itu.
Sebagai respons, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah yang tidak setengah-setengah. Penggunaan Bahasa Tidore akan diwajibkan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di seluruh instansi pemerintahan, dari kantor kecamatan hingga kelurahan dan desa.
“Ini bukan hanya di sekolah saja, tapi wajib hukumnya di seluruh instansi. Camat hingga kelurahan dan desa harus menggunakan bahasa daerah,” ujarnya.
Kebijakan ini tak berhenti pada imbauan simbolik. Pemerintah daerah berencana mengatur jadwal khusus, di mana pegawai dan siswa diwajibkan berkomunikasi menggunakan Bahasa Tidore dalam aktivitas harian mereka. Bahasa daerah tidak lagi sekadar pelajaran, tetapi praktik hidup.
Langkah tersebut sekaligus memperluas upaya revitalisasi yang selama ini dijalankan Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya fokus di ruang kelas, kini Bahasa Tidore akan dibawa masuk ke ruang birokrasi, tempat keputusan dan pelayanan publik berlangsung.
Bagi Muhammad Sinen, bahasa bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah penanda identitas, pengikat sejarah, sekaligus cermin cara pandang masyarakat terhadap dunia.
Di Tidore, upaya ini menjadi lebih dari sekadar kebijakan administratif. Ia adalah usaha merawat ingatan kolektif, agar generasi mendatang tidak hanya mengenal tanahnya, tetapi juga memahami suara yang pernah hidup di dalamnya. *
