Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pangeo Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Desa Pangeo
Sinarmalut.com, Morotai – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pangeo Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai pada Senin (02/06/2025).
Aksi ini dipimpin oleh Moh Nata Noho. Massa membawa spanduk bertuliskan “Desa Pangeo Krisis Keadilan dan Transparansi” serta meminta agar hak masyarakat dikembalikan.
Dalam aksi tersebut, warga Desa Pangeo menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan kepala desa yang dianggap tertutup dan tidak transparan. Mereka menilai bahwa selama kurang lebih empat tahun, pemerintahan desa cenderung legitimasi kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
"Prospek pembangunan desa yang tidak terarah dan minimnya progres dalam pembangunan infrastruktur serta dana pemberdayaan menunjukkan buruknya tata kelola kebijakan pemerintah desa selama ini," ujar Moh Nata Noho.
Warga juga mengungkapkan bahwa setiap musyawarah desa, pemerintah desa sengaja menyembunyikan informasi mengenai MUSDES dan tidak melibatkan partisipasi warga. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
"Kepala desa diduga menyelewengkan gaji petugas kebersihan dari tahun 2024 hingga 2025 dengan berbagai dalil anggaran yang tidak jelas," tambahnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti gaji ketua pemuda dan ketua adat yang tidak diberikan selama setahun terakhir, serta sejumlah item anggaran lainnya. Hasil audit Inspektorat Pulau Morotai pun menunjukkan dugaan penyalahgunaan anggaran desa mencapai ratusan juta rupiah.
Dengan adanya fakta-fakta tersebut, masyarakat Desa Pangeo menyatakan ketidakpercayaan terhadap kepala desa definitif saat ini dan mengusulkan mosi tidak percaya.
Aksi demonstrasi ini ditandai dengan sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap cara memimpin yang tertutup, arogan, dan seolah tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Mereka meminta agar kepala desa segera mundur, Ketua BPD juga diharapkan untuk mundur, serta meminta Bupati Pulau Morotai memberhentikan kepala desa Pangeo secara tidak terhormat.
Selain itu, mereka mendesak Jaksa untuk mengambil alih dugaan temuan terkait kepala desa berdasarkan hasil audit Inspektorat. Forum Masyarakat Desa Pangeo Bersatu menegaskan bahwa seluruh tindakan ini dilakukan demi keadilan dan transparansi serta untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Pangeo. *
