Fahmi Djaguna
Sinarmalut.com, Morotai - Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Fahmi Djaguna, mengajak seluruh pihak menyikapi polemik yang berkembang terkait proyek pembangunan jalan di Pulau Morotai secara objektif. Menurut dia, perdebatan mengenai pelaksanaan proyek semestinya tidak mengaburkan tujuan utama pembangunan, yakni menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Fahmi menanggapi dinamika yang berkembang seputar aktivitas perusahaan pelaksana proyek jalan di Morotai. Ia menilai keberadaan perusahaan kontraktor, termasuk PT Intim Kara dan PT Karya Hijrah Bersama (KHB), perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
"Yang perlu dilihat adalah manfaat pembangunan yang akan diterima masyarakat. Jalan yang dibangun bukan untuk kepentingan perusahaan semata, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas yang akan menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari," kata Fahmi, Kamis malam (25/6/2026).
Menurut Fahmi, pembangunan jalan memiliki arti strategis bagi daerah kepulauan seperti Pulau Morotai. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, infrastruktur tersebut menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka akses terhadap berbagai layanan publik.
Ia menjelaskan, dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, perusahaan pelaksana baru dapat melakukan berbagai persiapan teknis maupun administrasi setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa proses administrasi dan persiapan pekerjaan di lapangan kerap berjalan secara bersamaan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Perusahaan konstruksi baru bergerak setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. Sebelum itu mereka tentu tidak mungkin mengeluarkan biaya untuk seluruh kebutuhan proyek yang belum pasti mereka kerjakan. Yang terpenting adalah semua kewajiban dipenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Fahmi mengatakan, selama seluruh persyaratan administrasi maupun kewajiban hukum dipenuhi sesuai ketentuan, maka pelaksanaan pembangunan seharusnya dapat berlangsung tanpa hambatan yang tidak diperlukan.
Ia menilai manfaat proyek jalan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurut dia, jalan yang memadai akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, memperkuat aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mempermudah akses pelajar menuju sekolah, serta meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
"Jalan yang dibangun hari ini akan digunakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, pelajar, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat Morotai. Karena itu kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya," katanya.
Fahmi mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul dalam proses pembangunan tidak dijadikan alasan untuk menghentikan proyek yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat luas. Jika terdapat perbedaan kepentingan ataupun dugaan pelanggaran, ia menilai penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalau ada persoalan atau perbedaan kepentingan, silahkan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Namun jangan sampai kepentingan sesaat dari oknum-oknum tertentu menghambat pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Morotai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fahmi juga menyoroti sikap sebagian pihak yang menurutnya terkesan tidak konsisten dalam memandang pembangunan infrastruktur di Morotai. Selama ini, kata dia, keluhan mengenai kondisi jalan rusak dan lambatnya pembangunan kerap disampaikan kepada pemerintah daerah.
Namun setelah pemerintah daerah berhasil memperjuangkan alokasi anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga proyek jalan dapat direalisasikan, justru muncul berbagai dinamika yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.
"Selama ini kita sering mendengar keluhan soal jalan rusak. Pemerintah daerah kemudian berupaya memperjuangkan anggaran sehingga pembangunan jalan akhirnya bisa dilaksanakan. Ketika pembangunan itu sudah berjalan, kenapa malah ada yang berusaha menghambat? Ini yang perlu menjadi perhatian bersama," katanya.
Meski demikian, Fahmi menegaskan kritik terhadap pelaksanaan proyek tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Pengawasan publik, menurut dia, diperlukan untuk memastikan proyek yang dibiayai negara berjalan sesuai ketentuan, selesai tepat waktu, memiliki kualitas yang baik, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Kritik itu penting dan harus dihormati. Tetapi yang perlu dikawal adalah agar pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut mengawal pembangunan infrastruktur di Morotai secara konstruktif. Menurut dia, keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kontraktor, melainkan membutuhkan dukungan serta pengawasan dari masyarakat.
"Pembangunan jalan ini bukan untuk perusahaan dan bukan untuk pemerintah semata. Ini adalah investasi bagi masa depan masyarakat Morotai. Karena itu mari kita letakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga pembangunan yang sudah diperjuangkan dapat selesai dan segera dinikmati manfaatnya oleh masyarakat," tandas Fahmi. *
