Sinarmalut.com, Tidore - Di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai menguatkan langkah pengendalian inflasi dengan pendekatan yang lebih dekat ke masyarakat, salah satunya melalui gerakan menanam di pekarangan rumah.
Pesan itu disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis (16/4/2026), di ruang rapat Wali Kota Tidore.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Laiman menekankan pentingnya respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok agar tidak membebani masyarakat.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat mengambil langkah strategis, baik dalam menjaga ketersediaan maupun mengendalikan harga bahan pokok,” ujarnya.
Ia mengakui, sejumlah komoditas di Tidore mulai menunjukkan tren kenaikan harga. Karena itu, langkah antisipatif dinilai penting agar dampaknya tidak meluas.
Namun, alih-alih hanya mengandalkan intervensi pasar, Ahmad Laiman mendorong pendekatan berbasis kemandirian pangan masyarakat.
Menurut dia, Tidore Kepulauan memiliki potensi lahan yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. “Kita punya lahan yang cukup luas. Ini harus dimanfaatkan dengan baik, terutama oleh para petani untuk menanam komoditas seperti cabai, tomat, dan sayuran,” kata dia.
Tak hanya itu, ia juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum untuk ikut ambil bagian dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.
Ajakan tersebut bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi juga upaya membangun ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. “Mari kita manfaatkan pekarangan rumah atau lahan kosong untuk bercocok tanam. Ini bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tidore Kepulauan Samsul Bahri Ace menjelaskan bahwa TPID terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat melalui rapat rutin bersama Kementerian Dalam Negeri.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah mengacu pada sembilan langkah konkret pengendalian inflasi yang menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah-langkah tersebut meliputi pemantauan harga dan stok, pelaksanaan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, hingga penguatan kerjasama dengan daerah penghasil.
Selain itu, pemerintah juga mendorong gerakan menanam serta mengoptimalkan belanja tidak terduga (BTT), termasuk bantuan transportasi untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok.
“Sembilan langkah ini menjadi acuan utama dalam mengeksekusi program pengendalian inflasi, terutama pada komoditas yang bergejolak,” kata Samsul.
Ia menambahkan, fokus intervensi diarahkan pada stabilisasi pasokan dan distribusi agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemkot Tidore berharap upaya pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis kekuatan lokal. *
