 |
| Gambar angkutan umum |
Sinarmalut.com, Tidore - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan umum di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
Plt Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan, Husain Anang, mengatakan lonjakan harga Pertamax yang mulai berlaku per 10 Juni 2026 akan berdampak langsung terhadap biaya operasional kendaraan angkutan umum.
Menurutnya, harga Pertamax yang sebelumnya berada di kisaran Rp 12.650 per liter kini naik menjadi Rp 16.650 per liter. Kenaikan tersebut dinilai cukup signifikan dan menjadi beban tambahan bagi pelaku transportasi darat.
"Ini informasi terbaru yang kami terima per 10 Juni. Harga Pertamax naik menjadi Rp 16.650 dari sebelumnya Rpn12.650 per liter. Kalau secara organisasi, tentu sangat berdampak bagi angkutan umum," kata Husain saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
Husain mengaku terkejut dengan keputusan kenaikan harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu menjadi pukulan berat bagi para pengemudi dan pelaku usaha transportasi yang saat ini masih berupaya menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan daya beli masyarakat.
"Saya baru melihat informasi kenaikan BBM ini dan cukup kaget. Ini merupakan tamparan besar bagi kami," ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Organda Tidore berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan kajian ulang terhadap tarif angkutan umum yang berlaku saat ini.
Menurut Husain, tarif yang ada berpotensi tidak lagi sebanding dengan biaya operasional setelah kenaikan harga BBM. Karena itu, diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan pelaku transportasi sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif.
"Hari ini saya akan menghubungi dinas terkait untuk mengkaji kembali tarif angkutan. Kalau tetap bertahan dengan tarif sekarang, tentu tidak sesuai lagi dengan harga BBM yang berlaku," katanya.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai tarif angkutan tidak akan dilakukan secara sepihak oleh Organda. Pembahasan akan dilakukan bersama pemerintah daerah agar menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan usaha transportasi.
Husain juga berharap pemerintah dapat melihat kondisi riil yang dihadapi para pengemudi akibat kenaikan biaya operasional. Di sisi lain, ia meminta masyarakat memahami situasi yang terjadi apabila nantinya terdapat penyesuaian tarif angkutan umum.
"Saya berharap pemerintah melihat kondisi yang ada. Jika nantinya ada penyesuaian tarif, masyarakat juga diharapkan dapat memahami situasi yang sedang dihadapi para pelaku transportasi," ujarnya. *
