Sinarmalut.com, Morotai - Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengadakan Hearing bersama mahasiswa di Lobi Kantor Bupati sebagai respon terhadap aksi demonstrasi yang diadakan pada Senin (29/9/2025). Hearing ini dihadiri oleh pimpinan SKPD serta Kapolres Morotai, AKBP Dedi Wijayanto.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rusli menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat. “Saya mengapresiasi kepada Ade-ade mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat, hari ini kita bisa bertemu dalam satu keinginan yang sama, jadi saya siap menampung aspirasi yang disampaikan,” ungkap Rusli di hadapan massa aksi.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah mengenai izin usaha pertambangan (IUP) Pasir Besi di Morotai Jaya. Bupati Rusli menegaskan pihaknya akan memastikan keberadaan IUP tambang tersebut. “Terkait dengan informasi tambang di Morotai Jaya, saya akan memastikan IUP-nya mengoperasikan tambang tersebut. Saya akan memastikan juga kapan rencana IUP itu beroperasi,” jelasnya, menanggapi kekhawatiran masyarakat yang menolak tambang pasir besi di daerah mereka.
Rusli berjanji akan menjamin tuntutan masyarakat dengan adanya izin penambangan di Morotai dan Morotai Jaya. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merasionalkan tuntutan penolakan penambangan kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi. “Jadi saya akan memastikan dulu, izin itu ada atau tidak, tapi hari ini tuntutannya tetap kami tanggapi dan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut Rusli mengingatkan bahwa sebagai Bupati definitif pertama Kabupaten Pulau Morotai, ia pernah menolak izin penambangan pasir besi pada tahun 2012. "Waktu itu tumpukan pasir besi di desa Bere-Bere itu saya hentikan, karena saat itu masih kewenangan Kabupaten," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini, penangkapan dari golongan C ke atas sudah menjadi kewenangan Provinsi.
Bupati Morotai menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam. "Ini bukan soal saling lepas tanggung jawab, tapi soal tambang adalah kewenangan pemerintah pusat juga," pungkas Rusli. “
