Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser
Sinarmalut.com, Tidore - Kesultanan Tidore menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat final. Namun, pemerintah pusat diminta tidak mengabaikan sejarah serta rasa keadilan masyarakat Tidore dalam menetapkan kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Penegasan itu disampaikan Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2 bertajuk “Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD” di halaman bekas Kantor Gubernur Irian Barat, Tidore, Rabu (12/8/2026).
Dialog tersebut menjadi ruang untuk membahas kemampuan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjalankan visi dan misi pembangunan di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ishak mengatakan, persoalan pemangkasan TKD tidak semata-mata berkaitan dengan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, kebijakan fiskal berkaitan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah serta kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, desentralisasi kewenangan pemerintahan harus berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal. “Bagaimana bisa Anda mendesentralisasi kekuasaan pemerintahan tanpa diikuti dengan mendesentralisasi fiskal? Otoritas fiskal itu melekat pada pemerintah,” tegas Ishak.
Menurut Ishak, daerah tidak akan mampu menjalankan kewenangannya secara maksimal apabila ruang fiskal terus dipersempit. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ishak kemudian mengaitkan persoalan fiskal tersebut dengan perjalanan sejarah Tidore. Ia meminta pemerintah pusat memahami sejarah Tidore secara utuh sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Orang yang tidak memahami sejarah tidak akan bisa mewujudkan keadilan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sikap Kesultanan Tidore terhadap NKRI sudah jelas dan tidak perlu dipersoalkan kembali. “Sikap Kesultanan yang terikat pada NKRI itu sudah jelas. Tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Tetapi menggugat pemerintah Republik Indonesia itu persoalan baru,” katanya.
Menurut Ishak, kritik terhadap pemerintah bukan berarti keinginan untuk keluar dari NKRI. Kritik, kata dia, merupakan bentuk pengingat ketika pemerintah dinilai keliru memahami sejarah ataupun menetapkan kebijakan.
“Kalau pemerintah tidak melakukan kesalahan dan tidak salah menginterpretasikan sejarah sehingga tidak keliru dalam membuat kebijakan, kita tidak akan mengkritik. Tetapi kalau salah, pasti kita kritik,” tegasnya.
Dalam konteks pemangkasan TKD, Ishak meminta pemerintah mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap daerah. Ia khawatir keterbatasan fiskal akan membuat pemerintah daerah semakin sulit menggerakkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ini mau diulangi lagi dengan sekarang di TKD. Daerah tidak bisa bergerak menurut kemajuan pembangunan, sementara daerah lain menikmati,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengembalikan kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi Tidore dapat dikonversi menjadi kekuatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kembalikan TKD. Kita ambil sumber daya alam, kita olah menjadi sumber daya manusia yang andal. Bangun pendidikan,” kata Ishak.
Ishak juga mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh dampak kebijakan yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
“Kita bangsa yang punya martabat. Tuhan kuat tahan lapar, tetapi Anda tidak akan tahu bahasa apa yang muncul dari seorang yang lapar. Itu peringatan saya,” pungkasnya. *
