Sinarmalut.com, Tidore - Otoritas Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menyambangi kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara di Ternate, Jumat (26/9/2025).
Rombongan Pemkot Tikep tersebut terdiri dari Ketua Komisi III DPRD Ardiansyah Fauzi, Wakil Ketua I DPRD Asma Ismail, Kepala Pelaksana BPBD Muhammad Abubakar, dan Kepala Dinas PU Abd Muis Husain bersama sejumlah stafnya.
Rombongan yang tiba di kantor BWS sekitar pukul 15.00 WIT itu disambut Kepala BWS Maluku Utara, Muhammad Saleh Talib bersama jajaran di ruang rapat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III Ardiansyah Fauzi menyampaikan sejumlah poin di antaranya, persoalan dampak banjir dan juga masalah infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah titik di Kota Tidore Kepulauan.
Ardiansyah mengungkapkan, salah satu masalah serius yang harus segera ditangani yaitu kedangkalan kali yang memicu luapan air sehingga berdampak ke pemukiman penduduk dan juga ruas jalan nasional.
"Problem di daratan Oba dan di pulau Tidore itu rata-rata kalinya sudah dangkal sekali, jadi harus di normalisasi," kata Ardian, sapaan Ardiansyah Fauzi.
Ia mengatakan, saat ini yang menjadi prioritas untuk segera mendapat penanganan BWS maupun Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) yaitu kali Toburo di Oba Utara, kali di Gurabati, Tidore Selatan, gorong-gorong dan drainase di kelurahan Bobo, Kali Toe di Kecamatan Oba, kali Noramake di Oba Tengah, serta ruas jalan pada jembatan Akelamo.
Selain di lokasi tersebut kata Ardian, terdapat rawan banjir di sejumlah titik yang juga menjadi masalah serius. Saat ini yang berpotensi terjadi luapan air yaitu di kelurahan Mareku di Kecamatan Tidore Utara, Tomalou di Kecamatan Tidore Selatan, Kelurahan Payahe, Desa Tauno maupun sejumlah titik di di Kecamatan Oba Selatan dan di Tidore Timur.
Kepala Dinas PU Kota Tidore Abd Muis Husain dalam pertemuan tersebut meminta dukungan BWS melakukan perluasan dan normalisasi penampang embung di Gurabati.
"Di penampung air itu harus diperluas dan dikeruk karena sudah banyak material yang menumpuk, akhirnya saat hujan deras air cepat meluap," jelasnya.
Selain itu kata Muis, penanganan juga harus segera dilakukan di lokasi banjir di Bobo, Tidore Utara. Dimana jalur aliran air harus dinormalisasi agar tidak meluap.
"Sementara untuk gorong-gorong di Bobo akan ditangani BPJN," katanya.
Persoalan lain yang juga disampaikan adalah masalah kali Toburo, desa Kusu, Oba Utara. Menurut Muis, kali Toburo ketika meluap akan menggenangi rumah warga dan berdampak di jalan nasional.
"Kali Toburo dan di Noramake-Paceda ini harus segera ditangani. Karena kalau meluap akan berdampak pada akses jalan nasional," jelasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Muhammad Abubakar mengungkapkan, pihaknya telah melakukan mitigasi bencana banjir untuk meminimalisir dampak.
Untuk kali Toburo kata Kalaksa, selalu meluap setiap tahun ketika terjadi hujan. Olehnya itu kata dia, harus dibangun bronjong untuk mengendalikan erosi. "Setiap tahun kalau hujan selalu meluap, kali Toburo harus dibangun bronjong" jelasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan masalah lain yang memicu banjir di sejumlah titik di Kota Tidore adalah soal kanal drainase yang tidak sesuai dengan debit air ketika tingginya intensitas hujan.
"BPBD punya data soal potensi rawan banjir, nanti kita buatkan matrix untuk serahkan ke Balai," katanya.
Menanggapi itu, Kepala BWS Maluku Utara, Muhammad Saleh Talib mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan Pemkot Tikep itu.
Sebagai langkah awal, BWS akan menurunkan tim melakukan survei di lokasi yang berpotensi banjir dan juga berpotensi meluap. "Pada prinsipnya kami akan memperhatikan itu semua. Nanti kami akan cek lagi, jika masih ada dana kami akan tindak lanjut di tahun ini," katanya.
Olehnya itu kata Saleh, Pemkot Tidore Kepulauan membuat data matriks pembobotan sebagai parameter tingkat rawan banjir. Hal ini juga untuk mengetahui mana yang diprioritaskan lebih dulu.
Berdasarkan pengamatan BWS, kata Saleh, ketika curah hujan di atas 200 milimeter dalam 1 jam, air sungai berpotensi meluap. "Jadi susun matrix, karena kami akan pelajari dulu. Nanti saya perintahkan ke teman-teman untuk cek lapangan. Kita akan cek sama-sama," katanya.
Saat ini kata dia, pihaknya tengah fokus melakukan pengusulan program untuk tahun depan. Ia berharap, tidak tidak ada lagi efisiensi anggaran di tahun 2026 sehingga programnya bisa berjalan maksimal.
Sementara Kepala BPJN Maluku Utara Navy A. Umasangadji yang belakangan hadir dalam forum tersebut juga siap memberi dukungan pembangunan infrastruktur di Kota Tidore khususnya kerusakan akibat dampak bencana.
Salah satu yang direspon cepat oleh BPJN terkait dampak bencana di Kota Tidore yaitu banjir di kelurahan Bobo, Tidore Utara yang terjadi 2 kali dalam sepekan.
Banjir yang membawa material pasir tersebut meluap ke badan jalan Sultan Abidin Syah. Akibatnya, aktivitas masyarakat melalui jalan nasional penghubung Rum-Soasio sempat terhambat.
BPJN Maluku Utara yang meninjau langsung dampak banjir di perbatasan Bobo-Toloa itu rencananya akan membangun gorong-gorong dalam waktu dekat. Selain itu, BPJN juga merespon terkait banjir di Toburo dan Noramake-Paceda yang berdampak pada ruas jalan nasional.
Navy dalam kesempatan itu juga menyampaikan akan menurunkan tim untuk melihat langsung kerusakan jembatan di kelurahan Gurabati, Tidore Selatan akibat banjir serta meninjau kondisi jalan pada jembatan Akelamo Oba Utara yang mengalami kerusakan parah.
"Untuk Toburo dan Noramake akan perhatian kami karena berdampak pada jalan nasional," katanya.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Tidore telah menyampaikan surat permohonan dukungan kepada BWS dan BPJN terkait penanganan banjir dan masalah infrastruktur.
Atas respon dua Balai dari unit Kementerian PUPR tersebut, Ardiansyah Fauzi menyebut hal ini merupakan kolaborasi pemerintah yang tanggap dalam menangani masalah bencana dan infrastruktur di Kota Tidore.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas respon baik dari BWS dan BPJN. Semoga hubungan ini tetap terjaga hingga ke depannya," pungkas politisi PDI Perjuangan itu. *
