Sinarmalut.com, Tidore - Jika memang benar DOB Sofifi merupakan keinginan dari Masyarakat Oba, maka ada jalurnya, ada kajiannya, ada Dokumennya, harus disampaikan ke DPRD Kota Tidore Kepulauan, karena bicara DOB merupakan proses politik, yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai pemilik wilayah.
Hal tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman di hadapan para media yang meliput mencerminkan Aksi Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi oleh Aliansi Masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore di Halaman Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (17/7/2025).
“Persoalan DOB Sofifi ini, jangan hanya mengatasnamakan masyarakat Oba, proses ini dari sisi mekanisme tidak memenuhi syarat, karena Sofifi itu wilayahnya Kota Tidore Kepulauan, kita lihat beberapa hari lalu hingga saat ini, sangat marak di media sosial, jika memang benar DOB ini merupakan keinginan dari Masyarakat Oba, maka ada jalurnya,” Ungkapnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan, harus ke DPRD Kota Tidore Kepulauan, karena bicara DOB merupakan proses politik, yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan. Itu Sepanjang tidak dilakukan, dan hanya diteriakkan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ini bukan keharusan.
“Saya berasumsi bahwa ini bukan tuntutan dari masyarakat Oba, tetapi ada sekelompok orang tertentu yang ingin menyiarkan suasana Tidore, karena mereka sangat paham terkait regulasi pemekaran itu, karena Provinsi merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah, dia tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu Kabupaten/Kota,” Jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Wali Kota Tidore dua periode ini juga menyarankan, jika memang itu benar-benar keinginan dari Masyarakat Oba, silahkan saja sesuai jalurnya, pintu DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat. Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Abang Laiman serta Rakyat Tidore menunggunya.
“Kalau keinginan DOB Sofifi itu memenuhi syarat, silahkan pintu DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka lebar, namun saya sampaikan kepada yang terhormat Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, saya mohon, kami masyarakat Tidore tidak meminta yang berlebihan, tetapi paling tidak, diberikan negara terhadap Tidore itu harus ada,” Tegasnya.
Muhammad Sinen juga mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Papua itu sangat luar biasa, tetapi pemerintah pusat lupa, bahwa Papua masuk ke pangkuan NKRI itu lewat mana, sudah tentu lewat kontribusi Tidore dan itu sangat jelas dalam sejarah, dan sejarah ini menjadi jati diri sebagai anak bangsa, khususnya orang Tidore.
“Maka sekali lagi saya meminta kepada pimpinan tertinggi yang ada di Pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, tolong pikirkan ini baik-baik, sebagai Wali Kota, saya mohon dipertimbangkan secara baik, jangan hanya masalah yang dituntut oleh segelintir orang yang tidak benar ini, menjadi malapetaka di kemudian hari,” tutupnya. *
