Dokumentasi sesi foto bersama para narasumber usai dialog
Sinarmalut.com, Tidore - Bagi sebuah daerah, anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen APBD. Di balik setiap rupiah terdapat sekolah yang harus tetap berjalan, layanan kesehatan yang harus terus tersedia, jalan yang perlu dibangun, dan masyarakat yang menunggu pemerintah hadir.
Persoalan itulah yang mengemuka dalam forum Kwatak Bacarita Sesi II yang digelar Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan, Rabu (12/8/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Menakar Visi-Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)”.
Forum menjadi ruang untuk menguji satu pertanyaan penting: bagaimana Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjalankan visi dan misinya ketika ruang fiskal semakin sempit akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat?
Pengamat ekonomi Maluku Utara, Mohtar Adam, melihat persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Menurut dia, perubahan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian dari perjalanan panjang otonomi daerah.
Mohtar menilai dinamika otonomi daerah semakin terlihat sejak era pemerintahan Joko Widodo. Penguatan kewenangan daerah, kata dia, pada saat tertentu memunculkan kekhawatiran terhadap munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik baru di daerah.
“Kalau Anda membaca buku Sarundajang, ada arus balik kekuatan dari pusat ke daerah. Itu ternyata menakutkan bagi mereka yang berkuasa di Jakarta karena akan membentuk suatu pola ekonomi yang melahirkan kekuatan-kekuatan daerah,” ujar Mohtar dalam forum tersebut.
Menurut dia, perubahan pola hubungan pusat dan daerah juga berjalan beriringan dengan perubahan kebijakan fiskal nasional. Hubungan keuangan tersebut dapat mengalami penyesuaian melalui kebijakan APBN.
Tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah semakin terasa sejak 2020 ketika pemerintah memperlebar defisit anggaran untuk merespons pandemi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Pada periode tersebut, belanja pemerintah meningkat, begitu pula pembiayaan utang.
“Pada periode itu, belanja pemerintah mulai meningkat dan utang juga meningkat. Tren rata-ratanya bergerak dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp700 triliun,” kata Mohtar.
Kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, lanjut dia, ikut menyerap ruang fiskal pemerintah. Konsekuensinya, kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang semakin terbatas.
Tekanan tersebut pada akhirnya tidak berhenti di Jakarta. Daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat ikut merasakan dampaknya.
Bagi Kota Tidore Kepulauan, persoalan itu menjadi lebih penting karena kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Ketika dana transfer berkurang, pemerintah daerah harus menata ulang prioritas agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada terganggunya pelayanan masyarakat.
Mohtar mengatakan pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kemungkinan pemangkasan sejumlah pos belanja. “Kalau teman-teman di pemerintah daerah, khususnya BPKD dan Bappeda, menyusun anggaran, potensi untuk melakukan pemotongan itu ada,” ujarnya.
Namun, efisiensi menurut dia tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pemerintah harus menentukan mana belanja yang benar-benar penting dan mana yang dapat ditunda.
Sebab, ketika angka-angka dalam APBD dipangkas, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Efisiensi pada satu pos anggaran bisa berarti perubahan terhadap kualitas layanan yang diterima warga.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi agar tekanan fiskal tidak mengorbankan pelayanan dasar dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks Tidore, kondisi tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap visi dan misi pemerintahan daerah. Visi pembangunan tidak hanya diuji ketika anggaran melimpah, tetapi justru ketika pemerintah harus memilih di antara banyak kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas.
Mohtar mendorong pemerintah daerah tidak terus-menerus menggantungkan pembangunan pada transfer dari pemerintah pusat. Penguatan PAD, efisiensi birokrasi, dan penentuan skala prioritas pembangunan menjadi sejumlah langkah yang menurut dia perlu diperkuat.
Mohtar juga mengingatkan agar kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak langsung dinilai hanya berdasarkan dampak jangka pendek.
Menurut dia, perubahan kebijakan fiskal membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun daerah. “Saya bilang, tunggu waktu dulu, tunggu lihat dulu. Apakah pola ini baik atau tidak,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting dalam forum Kwatak Bacarita. Sebab, di satu sisi pemerintah daerah menghadapi konsekuensi nyata dari berkurangnya TKD. Namun di sisi lain, arah kebijakan fiskal nasional masih terus bergerak dan membutuhkan waktu untuk dievaluasi secara objektif.
Forum tersebut bukan kali pertama membicarakan persoalan TKD dan dampaknya terhadap Kota Tidore Kepulauan. Hasil dialog sebelumnya bahkan telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyambut forum tersebut sebagai ruang untuk mencari jalan keluar agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan.
Pada akhirnya, persoalan TKD bukan semata tentang berapa besar uang yang berkurang dari kas daerah. Di balik pemangkasan itu terdapat pertanyaan tentang kemampuan pemerintah menentukan prioritas, keberanian memangkas belanja yang kurang penting, dan kecermatan menjaga anggaran yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.
Bagi Tidore, tantangan terbesar mungkin bukan sekadar bagaimana bertahan dengan anggaran yang lebih kecil, melainkan bagaimana memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dahulu merasakan dampaknya.
Di titik itulah visi-misi pemerintah daerah diuji, bukan ketika anggaran tersedia berlimpah, melainkan ketika pilihan semakin sedikit dan kebutuhan masyarakat tetap banyak. *
