Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mulai mempersiapkan diri menghadapi penilaian Program Kabupaten/Kota Pangan Aman yang akan dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Maluku Utara.
Persiapan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo dan Tim BPOM Maluku Utara yang dipimpin Ketua Tim Program Prioritas Nasional, Sjafri Ahmad, di ruang kerja Sekda, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan itu membahas rencana penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan terpadu serta penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail Dukomalamo menegaskan pentingnya peran Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menjadi pengampu utama program keamanan pangan di daerah.
Menurutnya, keberhasilan program pangan aman tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah pengampu utama program tersebut harus aktif membangun komunikasi dan menyiapkan seluruh data dukung yang dibutuhkan oleh tim penilai,” kata Ismail.
Ia berharap program pangan aman dapat berjalan optimal di Kota Tidore Kepulauan sehingga mampu memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kuncinya adalah koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah terkait agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Program Prioritas Nasional BPOM Maluku Utara, Sjafri Ahmad, menjelaskan bahwa penilaian tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional BPOM RI yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan pangan di daerah.
Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mendorong implementasi perizinan berusaha berbasis risiko agar berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BPOM akan menilai sejauh mana pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan pengawasan keamanan pangan terpadu serta penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko,” jelas Sjafri.
Ia menambahkan, hasil penilaian nantinya menjadi salah satu instrumen evaluasi untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman bagi masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Saiful Salim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yakub Marajabessy, Kepala Dinas Pertanian Fauji Rabo, serta Sekretaris Dinas Perikanan Sardi Marsaoly. *
