Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) sekaligus Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Tahap II guna memastikan validitas data penerima bantuan sosial.
Langkah ini ditegaskan dalam sosialisasi yang dipimpin Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, didampingi Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, pendamping PKH, serta operator desa dan kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan.
Muhammad Sinen menekankan pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam memastikan data penerima bantuan iuran BPJS selalu mutakhir dan akurat.
“Sensus ekonomi ini sangat penting karena pemerintah dan BPS membutuhkan data yang terus diperbarui, terutama terkait penerima bantuan PBI,” ujar Sinen.
Ia meminta para camat untuk mengoordinasikan lurah dan kepala desa agar aktif melakukan pendataan, terutama terhadap data Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum mencapai 100 persen.
Menurutnya, validitas data menjadi kunci utama dalam mendukung proses verifikasi lapangan oleh BPS. “Saya butuh kerja kolaborasi dan sinergi. Data yang dimiliki harus benar-benar valid agar mempermudah petugas di lapangan,” tegasnya.
Walikota juga mengingatkan bahwa ketidakakuratan data dapat berdampak langsung pada masyarakat, termasuk potensi penghentian bantuan iuran BPJS bagi penerima yang tidak terverifikasi.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa ground check dilakukan untuk memastikan penerima PBI benar-benar layak sesuai kriteria.
“Tujuannya agar bantuan iuran BPJS tepat sasaran, hanya diterima masyarakat yang berhak, dan mendukung kebijakan perlindungan sosial,” kata Oki.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah kecamatan hingga desa dalam memperbarui data secara menyeluruh.
Menurut Oki, keterlambatan atau ketidaklengkapan data dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk potensi penonaktifan peserta BPJS PBI. “Kami harap seluruh kelurahan dan desa segera menuntaskan pembaruan data hingga 100 persen untuk menghindari dampak yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Tidore dan BPS menargetkan proses pembaruan data rampung dalam waktu dekat agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan basis data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. *
