Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen
Sinarmalut.com, Tidore - Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah pemerintah pusat, khususnya terkait efisiensi belanja negara tahun 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu (29/4/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ade Kama tersebut mengagendakan penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini turut dihadiri 19 anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menyebut kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis yang krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat. Ia menekankan pentingnya transparansi, pengawasan ketat, serta ketepatan dalam menentukan program prioritas.
“Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi menjadi momentum untuk berinovasi dan memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sinen.
Ia mengakui, kebijakan tersebut berdampak pada pelaksanaan program di awal periode RPJMD 2025–2029. Namun, kondisi ini sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penajaman prioritas pembangunan yang memiliki efek luas terhadap perekonomian lokal.
Pemkot Tidore Kepulauan, kata dia, akan melakukan pemetaan ulang program strategis dengan menitikberatkan pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Penguatan infrastruktur pendukung di sektor tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan efisiensi belanja tetap memperhatikan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar, lanjutnya, akan tetap dijaga pada standar optimal. “Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti secara terukur dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah,” kata dia.
Menutup pidatonya, Walikota Muhammad Sinen mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan efisiensi anggaran sebagai peluang untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang transparan dan berkelanjutan.
Sementara itu, DPRD melalui juru bicara Sarmin Mustari menyampaikan sejumlah rekomendasi lintas sektor. Pada sektor pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Di sektor kesehatan, dilakukan transformasi program penanganan stunting dan audit kinerja layanan.
Rekomendasi juga mencakup sektor tenaga kerja melalui pembaruan kurikulum pelatihan dan pengembangan platform digital “Tidore Karir”. Di sektor sosial, DPRD menyoroti pentingnya restrukturisasi program bantuan, validasi data terpadu, hingga transformasi bantuan sosial berbasis kemandirian.
Adapun di sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koperasi nelayan untuk menjamin stabilitas operasional.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sarmin. *
