
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Rizki
Sinarmalut.com, Morotai – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Rizki, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung.
Sikap tersebut disampaikan Rizki saat ditemui Sinarmalut.com di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut sejalan dengan sikap resmi PDI Perjuangan sebagai partai yang berkomitmen pada demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Menurut Rizki, sikap partai telah ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan pada 9 Januari 2026, yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan.
“Dalam Rakornas tersebut, Ketua Umum telah menyampaikan bahwa posisi PDI Perjuangan adalah partai yang pro rakyat. Karena itu, kami menolak dengan tegas wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung,” ujar Rizki.
Ia menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu hasil penting dari perjuangan reformasi 1998, yang juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. “PDI Perjuangan adalah partai reformasi. Kami juga yang pertama kali mengusulkan agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Maka tidak mungkin kami kembali ke pola lama seperti pada era Orde Baru,” tegasnya.
Rizki menambahkan, PDI Perjuangan akan tetap konsisten mempertahankan sistem demokrasi langsung sebagai wujud penghormatan terhadap hak politik rakyat.
“Komitmen kami jelas, PDI Perjuangan tetap menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan akan terus berada pada jalur demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat,” pungkasnya. *