Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai, Samsul Bahri
Sinarmalut.com, Morotai - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Pulau Morotai memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok (Bapok), termasuk BBM subsidi jenis minyak tanah (Mita), dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026.
Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai, Samsul Bahri Radjab, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok di sejumlah titik distribusi.
“Menjelang Ramadhan, kemarin teman-teman dari OPD terkait bersama pimpinan, dalam hal ini Asisten II, sudah turun langsung melakukan inspeksi sekaligus sidak. Hasilnya, stok bahan pokok dipastikan aman,” ujar Samsul, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di Morotai turut didukung oleh sarana transportasi laut yang memadai. Saat ini, Morotai dilayani oleh satu kapal tol laut dan satu kapal reguler. “Dengan adanya satu kapal tol laut dan satu kapal reguler, kami optimistis ketersediaan barang menjelang Ramadhan tetap terjaga,” jelasnya.
Terkait harga, Samsul menegaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi kenaikan signifikan dan masih relatif sama seperti tahun 2025. Namun demikian, fluktuasi harga sembako tetap bergantung pada jadwal kedatangan kapal.
“Kita masih bergantung pada jadwal kapal. Pengalaman tahun lalu, ketika terjadi kerusakan kapal di Ternate, stok berkurang dan harga naik secara serentak,” ungkapnya.
Dengan adanya tambahan kapal reguler, pihaknya berharap kejadian serupa tidak terulang dan stok sembako tetap stabil. Meski demikian, Dinas Perindagkop dan UKM akan terus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik permainan harga oleh oknum pedagang.
“Kami fokus mengawasi agar tidak ada permainan harga, karena ada barang subsidi pemerintah melalui tol laut dan ada juga barang non-subsidi dari kapal reguler. Pengawasan harus rutin dilakukan,” tegas Samsul.
Ia menambahkan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar kesepakatan. “Jika ditemukan pengusaha nakal yang bermain harga, maka pakta integritasnya akan kami tinjau kembali,” tegasnya menutup. *
