Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Muhammad Sinen
Sinarmalut.com, Tidore – Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Muhammad Sinen, menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Instruksi tersebut bertujuan memastikan setiap penyelesaian kerugian negara atau daerah dapat ditangani secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Muhammad Sinen menegaskan bahwa pembentukan TPTGR merupakan kebutuhan mendesak, khususnya dalam menindaklanjuti berbagai temuan hasil pemeriksaan, baik dari pengawasan internal maupun pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita ingin setiap persoalan yang berkaitan dengan kerugian daerah memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas, transparan, dan memiliki payung hukum yang kuat. TPTGR adalah instrumen utamanya,” tegas Muhammad Sinen.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekda Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, langsung menginstruksikan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan selaku instansi teknis untuk segera memulai proses administrasi pembentukan TPTGR.
Ismail menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak menunda proses tersebut. Fokus utama saat ini adalah penyusunan struktur organisasi TPTGR yang akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali).
“Saya sudah menginstruksikan Bagian Hukum untuk segera menyelesaikan draf Perwali sekaligus Surat Keputusan pembentukan TPTGR. Kami menargetkan dalam waktu dekat tim ini sudah resmi terbentuk dan dapat langsung bekerja,” ujar Ismail.
Dengan terbentuknya TPTGR, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. *
