Ketua
RN
Hari Guru Nasional (HGN) pada tanggal 25 November 2025 adalah momentum sakral untuk merayakan dedikasi tanpa batas para pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, di tengah perayaan dan janji manis peningkatan mutu pendidikan, ada suara-suara pilu yang tak boleh diabaikan, terutama dari pelosok negeri seperti Maluku Utara.
Refleksi HGN kali ini harus menyentuh akar permasalahan yang dialami oleh para guru honorer di Maluku Utara. Ironisnya, di saat mereka berjuang mencerdaskan anak bangsa, hak dasar mereka yaitu gaji justru harus dibayar secara sebagian atau bahkan tertunggak.
Dedikasi yang dibayar seadanya, guru honorer adalah tulang punggung pendidikan di banyak daerah, mengisi kekosongan guru ASN, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di Maluku Utara, mereka membuktikan komitmennya menyeberangi laut, menempuh jalan yang sulit, dan mengajar dengan fasilitas seadanya.
Namun, pengabdian yang tak terhitung itu seringkali berbanding terbalik dengan apresiasi finansial yang mereka terima. Mendapat gaji bulanan yang sudah minim, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit, hak yang belum dibayar. Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan.
“Bagaimana kami bisa fokus mencerdaskan murid, jika di waktu yang sama, kami harus memikirkan bagaimana cara menangani kebutuhan keluarga dengan gaji yang tidak utuh? Sebagian gaji itu adalah harga mati untuk kelangsungan hidup, bukan angka yang bisa ditunda atau dipotong”.
Kisah ini adalah pukulan telak bagi semangat HGN. Janji untuk mensejahterakan guru seolah hanya retorika tahunan, sementara di lapangan, banyak guru harus menanggung beban tunggakan yang menumpuk.
Tuntutan Keadilan dalam Setiap Perayaan
HGN seharusnya menjadi momen di mana pemerintah daerah, khususnya di Maluku Utara, melakukan introspeksi mendalam dan tindakan nyata.
1. Stop Pembayaran Sebagian, Tidak ada lagi alasan klasik "anggaran kosong" untuk menahan hak penuh para guru. Gaji adalah upah atas kerja keras, bukan dana sisa.
2. Transparansi dan Akuntabilitas,Perlu ada sistem pembayaran yang transparan dan akuntabel, memastikan dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke tangan guru tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh.
3. Prioritas Anggaran Pendidikan, Pendidikan dan kesejahteraan guru honorer wajib menjadi prioritas utama dalam alokasi APBD. Kualitas pendidikan tidak akan meningkat jika gurunya terus tertekan oleh masalah ekonomi.
Harapan di ujung pena kepada rekan-rekan guru honorer di Maluku Utara, di tengah refleksi HGN ini, kami Persatuan Guru Honorer Malut menyampaikan penghormatan tertinggi. Semangat Anda adalah suluh yang menerangi kegelapan, meskipun lilin hidup Anda sendiri sering terancam padam. Jangan pernah lelah menuntut keadilan.
Kepada pemangku kebijakan, jadikan momentum HGN ini sebagai titik balik. Jangan biarkan sebagian hak yang tertunda merusak seluruh pengorbanan yang telah diberikan. Guru yang dihargai adalah kunci bagi masa depan Maluku Utara yang lebih cerah.
Sudah saatnya, setiap tetes keringat dibayar lunas. Sudah saatnya, hak guru dibayar utuh, bukan hanya sebagian. ***
