Sinarmalut.com, Morotai - Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Morotai, Ahdad Hi. Hasan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai 26–29 Oktober 2025.
Sekretaris Daerah M. Umar Ali mengatakan kegiatan strategis nasional ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dan program prioritas nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
"Melalui Rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan selaras, efektif, dan berorientasi pada hasil," ucapnya.
Hari pertama kegiatan diisi dengan registrasi peserta, penjelasan tata tertib, pengarahan program, serta pengenalan kampus IPDN oleh Kepala BPSDM dan Rektor IPDN. Sesi ini bertujuan agar seluruh peserta memahami mekanisme kegiatan dan substansi materi yang akan dibahas secara intensif selama empat hari ke depan.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam Rakor ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan, terutama dalam mendukung visi nasional dan daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada kesempatan tersebut kepala bappeda dan Sekda menyampaikan sejumlah usulan program dan kegiatan kepada sejumlah menteri yang turut hadir sebagai pemateri pada kegiatan tersebut.
Rakor diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan 21 Kementerian/LPNK sebagai narasumber, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, hingga Kantor Staf Presiden. *
