Sinarmalut.com, Morotai — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pulau Morotai menyatakan siap mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak untuk mendukung penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) melalui jalur hukum.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Suhari Lohor. Ia menegaskan, Fraksi PKS mendukung penyelesaian sengketa lahan tersebut melalui mekanisme hukum agar masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan.
“Saya kira sikap Fraksi PKS jelas, mendukung upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dan TNI AU melalui jalur hukum. Masalah ini sudah menjadi persoalan klasik yang berlangsung puluhan tahun dan belum juga terselesaikan,” ujar Suhari, Kamis (27-08-2026).
Menurutnya, penyelesaian melalui jalur hukum perlu didukung dengan penganggaran yang memadai. Karena itu, Fraksi PKS akan mendorong agar pembiayaan untuk bantuan atau advokasi hukum dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Suhari menilai, kebijakan efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pemangkasan seluruh anggaran, melainkan sebagai upaya mengurangi belanja yang kurang tepat sasaran.
“Efisiensi itu dalam rangka mengurangi pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, perjalanan dinas atau rapat yang tidak terlalu penting, itu yang bisa diefisiensi,” katanya.
Ia berharap seluruh anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dapat memiliki pandangan yang sama untuk mengalokasikan anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas guna mendukung proses hukum penyelesaian sengketa lahan masyarakat dan TNI AU.
“Kalau ada perjalanan dinas ke Jakarta atau ke tempat lain yang tidak terlalu penting, anggarannya bisa dialokasikan untuk membiayai advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa lahan masyarakat dan TNI AU. Sikap Fraksi PKS seperti itu,” tegasnya. *
