Sinarmalut.com, Morotai - Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengunjungi Pulau Morotai dan melakukan dialog dengan anggota Sekolah Perempuan di Desa Tiley Pantai, Kabupaten Pulau Morotai,sda Senin (20/10/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Duta Besar ke wilayah Timur Indonesia, termasuk Ternate, dengan tujuan untuk mendalami peran kepemimpinan perempuan dalam mendorong perubahan di komunitas.
Dalam kunjungan tersebut, Duta Besar berdialog dengan perwakilan dari 9 desa, yaitu Desa Tiley Pantai, Waringin, Galo-Galo, Usbar Pantai, Tiley Kusu, Tutuhu, Kolorai, Pilowo, dan Raja. Diskusi ini fokus pada berbagai inisiatif yang dijalankan oleh Sekolah Perempuan, yang merupakan program pendidikan dan pengorganisasian masyarakat yang bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan serta memberdayakan kelompok-kelompok marjinal.
“Sekolah perempuan telah terlibat aktif dalam Musyawarah Perencanaan Desa dan forum Penyusunan RPJMD, memberikan masukan terkait kepentingan perempuan dan akses bagi kelompok miskin terhadap layanan dasar yang inklusif,” ungkap Duta Besar Brazier.
Kehadiran Dubes Australia memiliki makna penting dalam mendukung kerja penguatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Morotai (LBH PA Morotai), yang didukung oleh program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
Sekolah Perempuan juga menjalankan Pos Pengaduan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan sosial. Layanan ini sudah tersebar di sembilan desa, menjadikannya sebagai solusi bagi banyak masalah yang dihadapi masyarakat.
“Pos Pengaduan Sekolah Perempuan sangat dipercaya, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaporkan berbagai masalah, mulai dari konflik antar keluarga hingga isu-isu lebih besar,” kata Djuniar, Direktur LBH PA Morotai.
Direktur Eksekutif KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menambahkan pentingnya perhatian terhadap perempuan di daerah terpencil seperti Morotai. “Akses terhadap layanan dasar harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks kemiskinan dan dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, In Ahmad, MPd.I, menyatakan dukungan pemerintah dalam memanfaatkan Pos Pengaduan untuk meningkatkan layanan masyarakat, termasuk kerjasama dengan LBH PA Morotai dan Sekolah Perempuan.
LBH Perempuan dan Anak Morotai, yang didirikan pada tahun 2020, menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui advokasi dan layanan hukum. Hingga saat ini, lembaga ini telah menangani lebih dari 500 kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. *
