Foto ilustrasi
Sinarmalut.com, Morotai - Praktik penipuan diduga melibatkan mantan Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai menyeruak. Mantan pejabat tersebut dituding melakukan penipuan terhadap beberapa kepala desa dengan modus pengadaan baju olahraga dan perahu nelayan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Berdasarkan data yang berhasil diperoleh media, banyak kepala desa menjadi korban dalam kasus ini, dengan nilai transfer yang bervariasi antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. Pengungkapan ini terjadi setelah serangkaian audit anggaran desa yang dilakukan bulan lalu, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran di tingkat desa.
Kades Podimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, mengonfirmasi bahwa bendaharanya telah mentransfer sejumlah uang kepada mantan Kabid Pemdes tersebut.
"Iya, bendahara saya yang transfer ke Mantan Kabid Pemdes, jadi di berita acara pemeriksaan kode etik itu kami lampirkan," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Dia juga menambahkan bahwa pembayaran sebesar Rp 1,5 juta untuk lima pasang baju kader Posyandu tidak pernah terealisasi.
Hal senada disampaikan Kades Cio Dalam, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Abrikel Mochar, yang mengungkapkan bahwa dia juga telah melakukan transfer dengan jumlah Rp 7 juta untuk pengadaan baju olahraga Pemdes, tetapi hingga saat ini barang tersebut tidak ada.
Sementara itu, Kades Buho-buho, Meksen Dehe, melaporkan bahwa ia telah mengirimkan lebih dari Rp 50 juta untuk pengadaan anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) yang mencakup perahu Ketinting dan jaring.
"Sampe sekarang barangnya tidak ada, meski Kabid Pemdes sudah pindah ke Pemprov," cetusnya.
Menanggapi isu ini, Kabid Pemdes saat ini, Fahri Abdul Aziz, menyatakan bahwa itu adalah kewenangan inspektorat dan meminta agar semua pertanyaan diarahkan ke inspektorat.
Sementara itu, mantan Kabid Pemdes DPMD Morotai, Muhammad Asyura Umar, berusaha menjelaskan situasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pengadaan barang masih dalam proses. Meski begitu ia mengaku tidak melakukan hal tersebut.
"Tarlama mereka bilang tong (kita, red) pindah dari Morotai kong tong korupsi lagi, jadi meski saya sudah di Provinsi tapi tetap lia Morotai. Untuk Desa Buho-buho punya dua unit sudah selesai, cuman ada keterlambatan dan bahan Viber abis di Kolorai, jadi itu bikin di Kolorai, tinggal dua unit Ketinting dan cuma terlambat saja," tambahnya.
Sekedar diketahui, Asyura Umar, mantan Kabid di PMD Morotai saat ini telah mutasi ke Pemprov Maluku Utara. Ia dilantik oleh Gubernur Sherly Laos, menduduki jabatan baru sebagai Kabid Pemdes di Dinas PMD Maluku Utara. *
