Oleh : Pena
Fenomena perubahan perilaku seseorang setelah memperoleh jabatan politik bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa. Hampir setiap periode, masyarakat selalu menyaksikan kisah serupa: seorang sahabat yang dulunya sederhana, rendah hati, dan mudah diakses tiba-tiba berubah wajah setelah duduk di kursi empuk lembaga legislatif, seperti DPRD. Orang yang dahulu akrab menyapa di warung kopi kini berjalan pongah, berbicara dengan nada tinggi, bahkan memandang rakyat yang dulu mengangkatnya dengan tatapan merendahkan.
Ada pepatah lama yang sering dikutip dalam kajian politik: “Jika ingin mengenal watak seseorang, beri dia kekuasaan.” Kalimat ini sejalan dengan pandangan filsuf Yunani, Plato, yang menyebut bahwa kekuasaan adalah ujian moral terbesar. Kekuasaan ibarat cermin: ia memperlihatkan wajah asli seseorang, apakah ia benar-benar seorang pemimpin sejati yang mengutamakan kepentingan bersama, atau sekadar aktor politik yang hanya mencintai panggung.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori power corrupts dari Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Artinya, kekuasaan yang diberikan tanpa kesadaran moral dan kontrol sosial cenderung melahirkan arogansi serta penyalahgunaan wewenang. Tidak sedikit politisi yang awalnya tampil sebagai representasi rakyat, namun setelah dilantik justru memanfaatkan kursi kekuasaan sebagai singgasana pribadi, bukan sebagai amanah publik.
Padahal, dalam teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, setiap pemimpin sejatinya lahir dari perjanjian masyarakat yang menitipkan hak-haknya untuk diurus demi kebaikan bersama. Itu berarti jabatan publik bukanlah anugerah personal, melainkan kepercayaan kolektif. Ironisnya, begitu sumpah jabatan diucapkan, sebagian wakil rakyat lebih sibuk membangun jarak ketimbang merawat kedekatan dengan rakyat.
Kita bisa melihat contoh nyata: seorang teman yang dulu akrab berbincang hingga larut malam di warung kopi, kini menjadi figur yang sulit ditemui. Nomor telepon yang dahulu aktif 24 jam kini jarang menjawab, bahkan sekadar ucapan salam religius seperti “Assalamu’alaikum” pun sering diabaikan. Dari perspektif etika komunikasi, hal ini mencerminkan degradasi moral: menolak membalas salam berarti menolak bentuk interaksi paling mendasar yang menjunjung nilai persaudaraan.
Opini ini keras bukan karena rasa iri, melainkan kekecewaan publik yang berulang kali dikhianati oleh perilaku elitis politisi. Masyarakat tidak membutuhkan wakil rakyat yang menjelma raja kecil di wilayahnya. Masyarakat butuh pemimpin yang tetap membumi, yang sadar bahwa jabatan hanyalah titipan sementara. Sejarah politik Indonesia telah membuktikan, politisi yang menjauh dari rakyat pada akhirnya akan ditinggalkan, bahkan dilupakan.
Max Weber dalam teorinya tentang otoritas menyebut bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari sistem formal seperti pemilu, tetapi juga dari pengakuan moral masyarakat. Ketika seorang politisi kehilangan kedekatan dengan rakyat, legitimasi moral itu runtuh. Jurang pemisah yang diciptakan karena kesombongan pada akhirnya akan menelan karier politiknya sendiri.
Karena itu, penting bagi setiap pemegang jabatan publik untuk menyadari bahwa kursi bukanlah singgasana, melainkan amanah. Jabatan adalah ladang pengabdian, bukan panggung glamor. Seorang wakil rakyat yang sejati adalah dia yang tidak segan duduk bersama masyarakat kecil, mendengar keluh kesah mereka, serta tetap rendah hati meskipun menyandang predikat terhormat.
Jika dulu seorang sahabat bisa hadir sebagai teman sejati, mengapa setelah berkuasa ia justru berubah menjadi penguasa yang asing? Pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai seseorang dari seberapa tinggi kursi yang diduduki, tetapi dari seberapa dalam ia mampu menundukkan hati untuk tetap bersama rakyat yang mempercayainya. *
