Sinarmalut.com, Tidore - Sejarah Tidore bahkan sejarah Indonesia membuktikan bahwa tanpa Tidore, Indonesia tidak akan lengkap dari sabang sampai Merauke. Ibukota pertama Irian Barat berkedudukan di Tidore bukan atas kemauan orang Tidore, tetapi ditunjuk langsung oleh seorang pendiri bangsa ini yakni Bung Karno.
Hal tersebut disampaikan dengan lantang oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat menyampaikan orasi pada seluruh massa Aksi Rakyat mendukung penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi, di Halaman Kedaton kesultanan Tidore, Kamis (17/7/2025).
Muhammad Sinen juga dengan lantang mengatakan bahwa pada konferensi Malino di Makassar pada zaman itu terdapat tiga opsi penting yang ditawarkan kepada Sultan Tidore Zainal Abidin Syah. Pertama, Tidore dan Papua akan berdiri sendiri. Opsi kedua, Tidore dan Papua akan bergabung dengan Belanda atau Tidore dan Papua akan bergabung dengan NKRI, namun tanpa pikir panjang Sultan Tidore menyatakan Tidore dan Papua adalah bagian dari NKRI.
“Tidore sudah memberikan banyak kontribusi untuk NKRI dengan memberikan sebagian wilayahnya masuk ke NKRI, Tidore melepas irian barat yang saat ini menjadi Papua, Tidore telah melepas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur untuk menjadi kabupaten dan sekarang haruskah Tidore juga melepas sebagian wilayahnya untuk Daerah Otonom Baru lagi, bukan tidak rela melepaskan Sofifi dari Tidore, namun ini hanya sebuah isyarat Isu yang tidak sesuai dengan prosedur," tegas Muhammad Sinen.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara yang bukan ber KTP Tidore, jangan pernah mencampuri urusan DOB Sofifi, jika menginginkan DOB Sofifi maka Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi harus melakukan sharing dengan Pemda Kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk dibahas bersama.
“Kalau mau mekarnya suatu daerah, harus dilakukan oleh daerah induknya karena Sofifi adalah bagian dari Tidore Kepulauan dan ini bukan haknya Provinsi Pemerintah Maluku Utara atau DPRD Provinsi Maluku Utara. Karena Tidore memiliki hak penuh terkait isu yang saat ini berkembang yakni DOB Sofifi, selesaikan saja tugas pemerintahan yang ada di Pemerintah Provinsi, karena masih banyak hal yang harus diurus oleh Pemerintah Provinsi bukan hanya soal DOB tersebut," kata Muhammad Sinen.
“Jika pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara menginginkan untuk sofifi dijadikan Daerah Otonom Baru (DOB) maka lakukanlah sesuai jalur yang sebenarnya, kami siap menerima kedatangan kalian di Tidore untuk sama-sama dengan DPRD Kota untuk dibahas. Namun saya Walikota Tidore Kepulauan aktif menyatakan sikap bahwa tidak dengan prosedur yang jelas Sofifi tetap menjadi bagian dari Tidore Kepulauan, dan tidak ada DOB di Sofifi," sambung Muhammad Sinen. *
