Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Cristian Pawane
Sinarmalut.com, Morotai - Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Cristian Pawane menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penyelenggaraan Festival Morotai memiliki prioritas dan pos anggaran yang berbeda.
Penegasan tersebut disampaikan Rio dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (8/10/2026).
Rio mengatakan, pemerintah daerah harus menangani dampak El Nino yang berkepanjangan, terutama terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Sejumlah langkah telah dilakukan Pemkab Morotai, mulai dari pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, pembentukan relawan Karhutla di desa, hingga penyediaan bibit tanaman pengganti bagi petani yang mengalami kerusakan tanaman.
Menurut Rio, berbagai intervensi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merespons dampak perubahan kondisi iklim yang dirasakan masyarakat.
Untuk mengantisipasi persoalan serupa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga diminta meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca sehingga pemerintah dan masyarakat, khususnya petani, dapat melakukan langkah mitigasi lebih awal.
Rio menjelaskan, penanganan Karhutla kini memiliki dasar penganggaran tersendiri setelah kejadian tersebut ditetapkan sebagai bencana daerah.
Karena itu, kebutuhan penanganan darurat Karhutla dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). “Penanganan Karhutla yang sebelumnya belum terakomodasi dalam anggaran kini telah ditetapkan sebagai status bencana daerah. Karena itu, pembiayaannya menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga,” ujar Rio.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah menegaskan penanganan Karhutla tidak mengambil atau mengurangi pos anggaran untuk kegiatan Festival Morotai.
Di sisi lain, Festival Morotai telah masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), program agenda pariwisata nasional.
Rio mengatakan penyelenggaraan festival tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta berbagai pihak.
Dukungan tersebut mencakup penguatan penyelenggaraan kegiatan, infrastruktur, dan konektivitas wilayah.
Menurut Rio, Festival Morotai juga memiliki dampak ekonomi bagi daerah. Aktivitas yang muncul selama penyelenggaraan festival dinilai dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD yang meningkat selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. “Festival Morotai telah masuk dalam Karisma Event Nusantara sebagai salah satu agenda nasional,” kata Rio.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, kata dia, tetap akan memastikan penanganan bencana dan agenda pembangunan berjalan sesuai prioritas masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah pembahasan perubahan APBD 2026 yang menjadi dasar penyesuaian program dan pembiayaan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran. *
