Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua menerima nominasi Penghargaan IKD 2026 di Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Sinarmalut.com, Morotai - Kabupaten Pulau Morotai kembali mendapat perhatian dalam pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026. Morotai masuk dalam daftar nominasi bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia.
Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua hadir langsung dalam agenda Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah 2026 di Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Pengukuran IKD tahun ini melibatkan 327 pemerintah daerah. Dari ratusan daerah tersebut, sebanyak 18 kabupaten dan 9 kota masuk dalam daftar nominasi. Morotai menjadi salah satu kabupaten yang berhasil menembus daftar nominasi tersebut.
Bagi Rusli, capaian itu bukan sekadar penghargaan. Menurutnya, pengukuran IKD menunjukkan semakin pentingnya penerapan praktik keinsinyuran dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan standar dan perencanaan yang baik.
"Pengukuran IKD bertujuan menjadi asesmen terhadap praktik keinsinyuran di seluruh pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pengukuran tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran," kata Rusli dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).
Dalam agenda tersebut, lima pemerintah daerah menerima penghargaan IKD 2026. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satunya dengan meraih predikat Platinum.
Selain Maluku Utara, penghargaan diberikan kepada Provinsi Riau dengan predikat Perak, DKI Jakarta Perunggu, Kabupaten Sragen Perak, dan Kota Balikpapan Perunggu.
Pengukuran IKD dilakukan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain standar mutu, kapasitas inovasi, serta kebijakan keinsinyuran yang diterapkan pemerintah daerah dalam pembangunan.
Bupati Rusli menilai hasil pengukuran IKD menjadi tanda bahwa praktik keinsinyuran mulai mendapat tempat penting dalam tata kelola pembangunan daerah.
Dia berharap capaian tersebut tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi pemacu bagi Pemkab Morotai untuk memperbaiki kualitas pembangunan ke depan. "Prestasi ini didapat berkat dukungan dan kerja keras OPD Pemda Kabupaten Pulau Morotai," ujarnya.
Menurut Rusli, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana sebuah program direncanakan, dikerjakan, dan dipastikan memenuhi standar.
Karena itu, masuknya Morotai dalam nominasi IKD 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Pemkab Morotai pun berharap praktik keinsinyuran dapat semakin kuat diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. *
