Sinarmalut.com, Morotai - Bupati Pulau Morotai, Drs. Rusli Sibua, M.Si., resmi mengikuti Kursus Pemantapan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.
Program ini merupakan agenda strategis Kemendagri yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Pada KPPD Angkatan III Tahun 2026, sebanyak 25 kepala daerah yang terdiri atas bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti program tersebut.
Kabupaten Pulau Morotai menjadi salah satu daerah yang memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan ini, dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Muraji, menjelaskan bahwa pelaksanaan KPPD berlangsung selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembekalan selama empat hari di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, dilanjutkan delapan hari pembelajaran dan studi lapangan di Singapura, kemudian ditutup dengan evaluasi serta pendalaman materi selama dua hari di BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Program ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah agar mampu menghadapi tantangan pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperluas wawasan terhadap praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di daerah," ujar Iwan Muraji, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, selama mengikuti pembekalan di Lemhannas, seluruh peserta diwajibkan tinggal di asrama sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembentukan karakter kepemimpinan. Kegiatan dibuka secara resmi melalui upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, H. Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Selama empat hari di Lemhannas, para kepala daerah mendapatkan berbagai materi strategis, di antaranya Kemitraan Strategis yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Penguatan Industri Daerah Berbasis Hilirisasi, Dinamika Geopolitik Global, Wawasan Nusantara di Era Disrupsi, Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional, Kepemimpinan dalam Mewujudkan Kemandirian Daerah dan Penguatan Kapasitas Fiskal, serta berbagai materi lain yang mendukung peningkatan kompetensi kepala daerah.
Setelah menyelesaikan pembekalan di Lemhannas pada 18 Juli 2026, seluruh peserta dijadwalkan bertolak ke Singapura pada 19–26 Juli 2026 bersama BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pembelajaran di kelas dan studi lapangan.
Di Singapura, para peserta akan mempelajari berbagai praktik terbaik penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengelolaan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan, sistem perumahan publik yang layak dan terintegrasi, transformasi digital pemerintahan, sistem pelayanan kesehatan melalui kemitraan pemerintah dan swasta, tata kelola kemitraan publik-swasta yang berkelanjutan, hingga kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas.
Selain menerima materi di ruang kelas, para kepala daerah juga akan mengunjungi sejumlah institusi dan objek strategis untuk melihat secara langsung implementasi berbagai kebijakan publik di Singapura. Sepulang dari kegiatan tersebut, setiap peserta diwajibkan menyusun rencana aksi yang berisi program-program yang dapat diadaptasi di daerah masing-masing, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasinya.
Dalam mengikuti KPPD Angkatan III Tahun 2026, Bupati Pulau Morotai didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pulau Morotai Mohammad Zein, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Kominfo Pulau Morotai Iwan Muraji, serta Kepala Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, Zahri Rinaldi, ST Panduko.
Keikutsertaan Bupati Rusli Sibua dalam program KPPD diharapkan semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, memperluas jejaring kerja sama antardaerah, serta menghadirkan berbagai inovasi dan praktik terbaik guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Pulau Morotai. *
