Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menegaskan inovasi akan menjadi strategi utama dalam mendorong pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan minimnya sumber pendapatan dari sektor pertambangan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (22/6/2026).
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan terobosan pembangunan dan pelayanan publik.
"Kita menyadari daerah ini tidak memiliki industri tambang yang besar untuk membiayai fiskal kita. Tetapi saya yakin dan percaya, dengan inovasi kita bisa membangun daerah ini menjadi lebih maju dan sejahtera," kata Muhammad Sinen.
Menurutnya, keberhasilan suatu daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, melainkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola potensi menjadi inovasi yang berdampak pada kesejahteraan.
"Daerah yang maju bukanlah daerah yang memiliki sumber daya terbesar, melainkan daerah yang mampu mengubah potensi menjadi inovasi dan inovasi menjadi kesejahteraan," ujarnya.
Muhammad Sinen juga mengapresiasi DPRD Kota Tidore Kepulauan yang telah menuntaskan pembahasan 22 pasal Ranperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah meski berada dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Ia menilai dukungan DPRD menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ranperda tersebut, lanjutnya, akan menjadi landasan hukum dalam membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan program yang lebih efektif.
Muhammad Sinen menekankan bahwa tujuan utama inovasi pemerintahan bukan sekadar menciptakan program baru dengan biaya besar, melainkan menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. "Tujuan akhir dari setiap inovasi pemerintahan bukanlah sekadar menciptakan sesuatu yang berbiaya mahal, melainkan seberapa besar inovasi itu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda hingga dapat diselesaikan sesuai tahapan yang ditetapkan.
Menurut Ade Kama, tantangan berikutnya adalah memastikan regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif setelah resmi diundangkan. "Keberhasilan perda ini tidak hanya ditentukan oleh penetapan hari ini, tetapi oleh keseriusan pelaksanaannya setelah diundangkan," kata Ade Kama.
Ia berharap pemerintah daerah segera menyusun aturan turunan berupa Peraturan Walikota dan petunjuk teknis lainnya agar semangat inovasi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, 21 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, unsur Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). *
