Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mengambil langkah cepat merespons dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas layanan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo di ruang rapat Wali Kota, Kamis (11/6/2026), menghasilkan kesepakatan penyesuaian tarif sementara angkutan umum hingga penyaluran BBM subsidi mulai berjalan pada Juli 2026.
Rapat tersebut dihadiri Kapolresta Tidore, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Organda Kota Tidore, perwakilan sopir angkutan umum, motoris, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ismail mengatakan pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dan pelaku usaha transportasi yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM.
Menurut dia, kenaikan harga energi berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan pelayanan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
“Kami berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama sektor angkutan umum yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Ismail.
Selain membahas tarif angkutan, Pemkot Tidore juga mempersiapkan mekanisme distribusi BBM subsidi yang direncanakan mulai tersedia pada awal Juli mendatang. Pemerintah meminta Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Organda melakukan pendampingan terhadap pengemudi terkait penggunaan barcode BBM subsidi.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kendaraan angkutan umum memiliki akses yang jelas terhadap program subsidi yang akan diterapkan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Marsaid Idris menyampaikan tarif sementara angkutan umum akan disesuaikan dengan besaran kenaikan harga BBM jenis Pertamax.
Berdasarkan hasil perhitungan, tarif angkutan mengalami kenaikan sekitar 30 persen atau sebesar Rp 4.000 untuk sejumlah trayek utama.
Dengan skema tersebut, tarif angkutan umum rute Soasio–Rum yang sebelumnya Rp 20.000 naik menjadi Rp24.000. Sementara tarif bentor yang sebelumnya Rp 7.000 meningkat menjadi Rp 10.000.
Meski demikian, tarif khusus pelajar dipastikan tidak mengalami perubahan sebagai bentuk perlindungan terhadap akses transportasi pendidikan. “Tarif sementara ini akan berlaku sampai pelayanan BBM subsidi berjalan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perhitungan kembali,” kata Marsaid.
Di sisi lain, Ketua Organda Kota Tidore Husain Alting menilai keputusan pemerintah daerah merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi umum di tengah lonjakan biaya operasional.
Menurut dia, kenaikan harga BBM telah memberikan tekanan cukup besar terhadap pengemudi angkutan umum sehingga diperlukan penyesuaian tarif agar pelayanan tetap berjalan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah karena telah mempertemukan seluruh pihak untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Rusda Awat Ahmad memastikan pasokan BBM untuk Kota Tidore tetap aman. Ia menjelaskan, mulai Juli 2026 Kota Tidore direncanakan menerima kuota BBM subsidi berupa Pertalite sebanyak 100 ton per bulan dan Solar 60 ton per bulan.
Adapun stok BBM yang mulai didistribusikan per 11 Juni 2026 terdiri atas Pertamax sebanyak 71 ton, Dexlite 20 ton, dan minyak tanah 100 ton. “Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat. Jika kuota yang tersedia belum mencukupi, akan dilakukan koordinasi untuk penambahan pasokan,” kata Awat.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias menegaskan pihak kepolisian akan mengawal distribusi BBM agar berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, pengawasan distribusi BBM menjadi penting untuk memastikan pasokan energi tersedia bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penyalurannya.
Salah satu hasil kesepakatan rapat tersebut adalah tarif angkutan laut pada rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo dan sebaliknya belum mengalami perubahan. Pemerintah memilih mempertahankan tarif penyeberangan guna menjaga konektivitas antarpulau dan menekan dampak kenaikan biaya transportasi terhadap masyarakat. *
