Sinarmalut.com, Tidore - Suasana ruang sidang DPRD Kota Tidore Kepulauan terasa khidmat sekaligus penuh harapan ketika Muhammad Sinen berdiri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Di hadapan para wakil rakyat yang dipimpin Ade Kama, ia tidak hanya memaparkan angka dan capaian, tetapi juga menggambarkan perjalanan sebuah daerah yang tengah berbenah menuju masa depan.
“Tahun 2025 adalah titik awal,” ucapnya, menegaskan bahwa ini bukan sekadar laporan rutin, melainkan fondasi dari visi besar Tidore Kepulauan 2025–2029: menghadirkan daerah yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan bagi semua.
Di balik optimisme itu, terselip kabar menggembirakan. Secara keseluruhan, kinerja pemerintah daerah mencatat capaian hingga 100,49 persen, melampaui target. Infrastruktur menjadi bintang utama, menunjukkan kemajuan nyata yang mulai dirasakan masyarakat.
Namun, Muhammad Sinen tidak menutup mata. Ia justru mengajak semua pihak melihat kenyataan secara jujur. Pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,30 persen dari target 4,2 persen menjadi alarm penting. Begitu pula angka pengangguran dan kemiskinan yang masih menyisakan pekerjaan rumah.
“Ini bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan masyarakat,” tersirat dalam penyampaiannya.
Lebih jauh, isu lingkungan dan risiko bencana turut menjadi perhatian serius. Lonjakan indeks risiko bencana menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kesiapsiagaan terhadap ancaman alam, sebuah realitas yang juga dihadapi banyak daerah di Indonesia.
Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menjadi refleksi. Rata-rata lama sekolah yang belum mencapai target menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia membutuhkan kerja panjang, bukan hasil instan.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, tekanan fiskal menjadi dilema tersendiri. Anggaran daerah yang semakin terbatas harus dibagi antara kebutuhan pembangunan dan belanja pegawai, termasuk gaji PPPK yang terus meningkat.
Namun, alih-alih menyerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memilih membuka ruang kolaborasi. Dalam nada yang lebih personal, Muhammad Sinen menyampaikan harapannya kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami butuh masukan, kami butuh kebersamaan,” ujarnya, menekankan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri.
Rapat paripurna itu pun ditutup dengan simbol penting: penyerahan LKPJ dari Wali Kota kepada Ketua DPRD. Sebuah momen formal, namun sarat makna, tentang tanggung jawab, transparansi, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Di balik angka-angka dan laporan, ada cerita tentang sebuah kota yang terus berjuang, menata langkah, dan menjaga harapan warganya tetap hidup. *
