Sinarmalut.com, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mengonsolidasikan strategi ketahanan pangan 2026 dengan mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Upaya ini ditempuh setelah Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Mabes Polri, Jumat, 6 Februari 2026, yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rakor dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Menurut Langgeng, keberhasilan tanpa impor pada 2025 menjadi pijakan untuk memperkuat strategi 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rakor ini kami lakukan untuk konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” kata Langgeng.
Di sektor hulu, Polri memfasilitasi akses permodalan kelompok tani jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melibatkan Himbara. Pendekatan ini ditujukan untuk mengatasi hambatan klasik petani, yakni modal tanam dan perluasan lahan.
Implementasi telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Di daerah tersebut, petani binaan mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas areal jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyatakan, pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
Di sisi hilir, Polri mengawal stabilitas harga panen petani agar tidak jatuh ke tangan tengkulak. Kerja sama dengan Perum Bulog menjadi instrumen utama penyerapan hasil panen dengan harga yang mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah 2026 dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung sesuai standar Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” ujar Langgeng.
Program penguatan ekosistem jagung ini diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, menekan ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi nasional. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, Polri menargetkan petani mampu membayar kredit tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui konsolidasi lintas lembaga ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan strategis pangan nasional. *
