Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham
Sinarmalut.com, Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 100,3 persen, dengan total warga terdaftar sebanyak 122.652 jiwa.
Capaian ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menilai keberhasilan tersebut sebagai bukti nyata komitmen Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam merealisasikan janji politik di bidang pelayanan kesehatan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, mengatakan bahwa komitmen Wali Kota Muhammad Sinen terhadap jaminan kesehatan masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan telah diwujudkan melalui kebijakan konkret sejak awal masa kepemimpinannya.
“Ini adalah komitmen yang patut diapresiasi. Seorang pemimpin dinilai dari kinerjanya. Apa yang disampaikan kepada publik, itulah yang dikerjakan. Dan Muhammad Sinen telah membuktikannya,” ujar Julham, Rabu (28/1/2026).
Menurut Julham, keberhasilan meraih UHC merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Ia juga menilai capaian tersebut patut diapresiasi karena berhasil direalisasikan dalam waktu relatif singkat, meskipun usia pemerintahan masih tergolong muda.
Meski demikian, Julham menegaskan bahwa capaian administratif tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan. Ia menilai dukungan dari internal pemerintah daerah, khususnya instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan UHC.
“Komitmen pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan JKN semata, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan yang cepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” tegasnya.
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait proses administrasi yang dinilai menyulitkan saat mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, dalam kondisi sakit, masyarakat seharusnya mendapat prioritas pelayanan, bukan justru dibebani prosedur yang berbelit.
“Sering kali warga datang berobat justru dipersulit dengan urusan administrasi. Padahal yang utama adalah pelayanan kesehatannya. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Julham mendorong Direktur Rumah Sakit dan para Kepala UPT Puskesmas di Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya pada aspek pelayanan dasar.
Ia juga menilai Rumah Sakit Tidore masih membutuhkan perbaikan di sejumlah sektor yang belum optimal, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM), fasilitas pendukung, hingga sarana penunjang pelayanan kesehatan.
“Apalagi Direktur Rumah Sakit Tidore saat ini masih baru. Harapannya ada terobosan dan inovasi nyata. SDM harus diperkuat, fasilitas dibenahi, dan kesejahteraan tenaga medis juga perlu menjadi perhatian. Jika tidak ada perubahan, kondisinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini juga berlaku bagi para pimpinan UPT,” tandas Julham. *
