Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Sinarmalut.com, Morotai – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Senin (3/11/2025).
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Samurai Distrik Unipas, Rian Tatapa, dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan “BBM Subsidi Dirampok, Visi Misi Bupati Omong Kosong” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, Rian menyampaikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Ia menilai praktik tersebut telah merugikan masyarakat dan negara, serta merupakan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyalurkan bantuan BBM kepada masyarakat sebesar dua ratus sekian ton. Dari jumlah itu dibagi ke enam kecamatan berdasarkan SK Bupati. Namun faktanya, di lapangan tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan,” ujar Rian saat orasi.
Ia mencontohkan, kuota untuk wilayah Selatan Barat berdasarkan SK Bupati seharusnya mencapai 20 ton, tetapi yang tersalurkan hanya sekitar 19 ton. Ironisnya, masyarakat yang semestinya mendapat 8 liter per KK, hanya memperoleh 5 hingga 7 liter.
Selain isu BBM, mahasiswa juga menyoroti masalah pendidikan di Desa Tutuhu dan Pilowo yang dinilai masih memprihatinkan. Kekurangan tenaga pendidik di SD Negeri 26 Pulau Morotai serta minimnya fasilitas transportasi bagi siswa SMA di kedua desa tersebut menjadi perhatian serius.
“Padahal hal itu sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum ada solusi nyata dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Samurai Maluku Utara Distrik Unipas menyampaikan 11 tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai, antara lain: Segera tertibkan BBM subsidi minyak tanah sesuai SK Bupati, Tangkap mafia BBM, Bupati segera evaluasi Kadis Perindagkop, Segera periksa 18 suplayer dan pengecer BBM subsidi, Segera hadirkan transportasi siswa di Desa Pilowo dan Tutuhu.
Selanjutnya, Bupati segera perbaiki infrastruktur sekolah di Desa Tutuhu, Segera selesaikan masalah tambatan perahu di Desa Usbar Pantai, Pemda segera adakan buku berkualitas di perpustakaan daerah, Pemda dan DPRD segera bangun perpustakaan di setiap desa, Pemda segera buat jalan alternatif bongkar muat BBM di Desa Waringin, Segera selesaikan pembangunan jalan tani di 88 desa.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai. *
