 |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama |
Sinarmalut.com, Tidore - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mendukung penuh sikap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, yang berencana melakukan revisi terhadap besaran sejumlah tunjangan di DPRD Kota Tidore.
Menurut Ade Kama, terkait besaran tunjangan yang nantinya dirubah oleh Wali Kota, tentunya akan merujuk pada kemampuan daerah, siapapun tidak bisa menghindari hal tersebut.
"Secara pribadi saya sangat mendukung sikap Wali Kota," ungkapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu, (3/9/2025).
Ade Kama, juga merespon positif rencana Wali Kota yang akan mengundang keterwakilan DPRD, untuk dilakukan pertemuan bersama, guna membahas terkait perubahan besaran tunjangan yang melekat di DPRD.
"Inilah kebesaran jiwa seorang Wali Kota, yang mau mengundang DPRD untuk membicarakan masalah ini, saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota, dan saya siap untuk hadir memenuhi undangan tersebut," tuturnya.
Selain Ade Kama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga menyatakan sikap yang sama. Melalui Ketua Fraksi, Hamga Basinu, mengatakan, selaku partai wong cilik, sudah tentu Fraksi PDIP akan mengambil sikap yang berpihak kepada Masyarakat.
Apalagi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini, merupakan kader dari PDIP itu sendiri. "Jika memang tunjangan DPRD harus dikurangi untuk kepentingan Rakyat, kami secara Fraksi sangat mendukung hal itu," tegasnya.
Senada disamapikan Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Idham Sabtu, Ia mengaku, secara pribadi sangat mendukung langkah yang dilakukan Wali Kota untuk mencabut SK tentang besaran tunjangan yang melekat di DPRD Kota Tidore saat ini.
"Sepanjang kebijakan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, saya sangat mendukung, apalagi sikap Fraksi sudah jelas untuk mendukung persoalan ini," ujarnya.
Ia manambahkan, PDIP merupakan Partai yang peduli terhadap masyarakat kecil, olehnya itu, gerakan yang dibangun oleh Pemuda Ansor dan Fatayat NU, kemudian didukung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, sesungguhnya telah menunjukan posisi keberpihakan PDIP terhadap masyarakat kecil.
"PDIP adalah partai yang selalu berpihak terhadap kepentingan Masyarakat, jadi bagi saya, langkah Wali Kota ini sudah sepatutnya didukung secara bersama," tandasnya.
Sementara Marwan Suwardi ketika diwawancarai terkait revisi tunjangan dirinya setuju karena revisi tersebut untuk kepentingan masyarakat.
"Revisi tersebut untuk kepentingan masyarakat saya setuju, nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pak Wali Kota juga merupakan Ketua PDIP maka kami tegak lurus atas perintahnya," ucapnya.
Untuk diketahui, rencana pengurangan besaran tunjangan di DPRD Kota Tidore Kepulauan, yang nantinya dilakukan oleh Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, terdiri dari 4 item tunjangan.
Diantaranya, Tunjangan Perumahan Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Tidore senilai Rp 4,4 Miliar, Tunjangan Transportasi senilai Rp 3,5 Miliar, Tunjangan Kesejahteraan Anggota dan Pimpinan senilai Rp 4,5 Miliar dan Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp 3,1 Miliar. *
