Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk terus melakukan penataan aset Pemerintah Daerah, sehingga semua aset tersebut menjadi tertib dan terkendali. Serta terus melakukan perbaikan, untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan, yang juga sebagai upaya dalam mendorong pendapatan daerah di Kota Tidore Kepulauan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat memberikan Upacara pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang fokus pada pengelolaan wilayah barang milik daerah dan optimalisasi penerimaan daerah bersama Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, di Aula Sultan Nuku, Kamis (19/6/2026).
“Setelah saya dan Bapak Ahmad Laiman terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami berkomitmen untuk kembali menaikkan capaian nilai MCSP kedepannya, komitmen itu kemudian kami tuangkan ke dalam RPJMD sebagai salah satu indikator kinerja daerah, sehingga kami dapat mengontrol kemajuan capaian MCSP melalui indikator tersebut,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, terkait dengan Aset Pemda berupa tanah, rumah dinas maupun kendaraan dinas, Pemkot Tidore akan terus berkomitmen untuk melakukan penataan, sehingga semua aset tersebut dapat terkendali dan menjadi tertib.
“Besar harapan kami, Tim Koordinasi dan Pengawasan Direktorat Wilayah 5 KPK RI bersama Tim terus memberikan dorongan, serta selalu membuka diri untuk kami berdiskusi, sehingga harapan saya dengan Pak Wakil untuk bisa mencapai zona hijau berdasarkan penilaian MCSP dapat tercapai kedepannya,” imbuhnya.
Acara pembukaan rakor pencegahan Korupsi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Staf Ahli dan Asisten Sekda, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala KPP Pratama Ternate, Kepala Kantor Cabang BPD Maluku Utara, Pimpinan OPD serta para admin MCPP. *
