Sinarmalut.com, Tidore - Dalam upaya meningkatkan efektivitas peran serta fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang responsif dan proaktif, Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan memperkenalkan dua inovasi strategis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terarah, dan partisipatif.
Inovasi pertama diberi nama “OPS!” (Optimalisasi Pengelolaan Pokir DPRD Bersinergi). Inovasi ini berfokus pada integrasi antara Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan tema serta prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Melalui inovasi ini, Pokir DPRD tidak hanya menjadi wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga diarahkan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Hal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, inovasi kedua adalah “Pengaduan DPRD”, yaitu platform layanan pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat secara daring melalui situs www.pengaduandprd.com. Layanan ini memungkinkan masyarakat Kota Tidore Kepulauan menyampaikan keluhan, saran, maupun aspirasi secara langsung kepada DPRD tanpa harus datang ke kantor. Dengan sistem yang mudah diakses, transparan, dan terstruktur, “Pengaduan DPRD” menjadi jembatan yang mempererat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.
Sekretaris DPRD Kota Tidore Kepulauan Rudy Ipaenin menyampaikan bahwa kedua inovasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk memperkuat fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran secara profesional dan modern.
“Kami ingin memastikan bahwa DPRD benar-benar hadir di tengah masyarakat dan setiap aspirasi bisa tersalurkan secara cepat, tepat, dan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah,” ujarnya, Kamis (12/06/2025).
Peluncuran inovasi “OPS!” dan “Pengaduan DPRD” juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital yang dicanangkan pemerintah. Harapannya, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan yang lebih kolaboratif, peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah akan semakin optimal dan berdaya guna bagi kemajuan Kota Tidore Kepulauan. *
