Sinarmalut.com, Morotai – Demonstran yang mengatasnamakan Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara, Distrik Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai pada Rabu (28/5/2025).
Demonstrasi ini sebagai bentuk protes terhadap carut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis minyak tanah di daerah itu. Samurai menilai, selama ini distribusi BBM tidak tepat sasaran dan banyak merugikan masyarakat.
Dalam unjuk rasa itu, salah satu orator yaitu Wahid Lohor, mengendus adanya carut-marut pendistribusian BBM sejak lama, tapi belum ada penyelesaian dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum sampai sekarang.
"Kelangkaan BBM di Morotai bukan tanpa sebab. Kami menduga kuat ada praktik mafia BBM yang bermain di Morotai. Hal ini telah kami suarakan sejak tahun 2017 lalu, tapi belum ada respons tegas dari pihak berwenang," kata Wahid dalam orasinya.
Menurut Wahid, temuan terbaru dari investigasi lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam penyaluran kuota BBM subsidi yang tidak sesuai dengan SK Bupati. Salah satunya terjadi di 14 desa di Kecamatan Morotai Jaya, di mana dari kuota resmi sebesar 21.520 liter per bulan yang disalurkan, hanya sekitar 10.600 liter yang terdistribusi.
“Artinya, ada sekitar 12.420 liter yang diduga hilang. Ini bukan jumlah kecil dan terjadi terus-menerus sejak Januari hingga April 2025,” ungkap Wahid.
Selain itu, di wilayah Morotai Selatan, sub agen lama disebut melakukan penipuan kepada para pengecer dengan meminta pembayaran uang puluhan juta rupiah untuk BBM subsidi yang dijanjikan akan masuk pada Maret lalu. Namun hingga kini, BBM tersebut tak kunjung diterima.
Dalam aksi tersebut, Samurai juga turut membawa sebuah spanduk bertuliskan ‘Polres Pulau Morotai Kalah dengan Mafia BBM Subsidi’. Spanduk ini adalah bentuk kritikan para mahasiswa terhadap aparat penegak hukum.
Adapun dalam tuntutannya, Samurai Unias membawa 9 poin tuntutan. Antara lain :
1. Selesaikan masalah BBM subsidi minyak tanah.
2. Kembalikan uang pengecer yang ditipu dan penjarakan sembilan sub agen lama.
3. Copot Kapolres Pulau Morotai.
4. Selesaikan masalah air bersih. Desa Pandanga dan Juanga.
5. Selesaikan tambatan perahu nelayan Usbar Pantai.
6. Selesaikan jalan alternatif, BBM bongkar muat di Desa Waring.
7. Selesaikan masalah jalan tani di 88 Desa.
8. Tambahan kuota minyak tanah subsidi
9. Hentikan penyaluran bantuan BBM ke nelayan menggunakan sub agen, tetapi melalui desa maupun koperasi nelayan.
Mengakhiri aksi mereka, Samurai Unipas mendesak Pemda dan Polres setempat untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap para oknum yang diduga terlibat dalam praktik mafia BBM subsidi. “Jika tak ada tindakan tegas, masyarakat akan terus jadi korban,” tandas Wahid.*
