Puluhan massa aksi dari Samurai Distrik Unipas menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (30/04/2025)
Sinarmalut.com, Morotai - Puluhan massa aksi dari Samurai Distrik Unipas menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (30/04/2025).
Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di daerah iti. Aksi yang dikoordinir oleh Rifaldi Haji ini turut membawa spanduk bertuliskan, “Pemda Sibuk Ganti Kursi Kekuasaan, Kepentingan Rakyat diabaikan”.
Dalam orasinya, Rifaldi Haji menyampaikan keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih dan kelangkaan BBM subsidi di wilayah tersebut. Ia menyoroti bahwa PDAM yang seharusnya bertanggung jawab mendistribusikan air ke masyarakat justru mengalami ketimpangan, khususnya di desa Pandanga dan Juanga.
“Hal ini terjadi akibat pengabaian dan ketidakbecusan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kelangkaan BBM subsidi jenis minyak tanah yang terjadi di enam kecamatan disebabkan tidak adanya sistem pengawasan yang serius oleh Pemda,” kata Rifaldi.
Dia mengatakan, ketidakmerataan penyaluran BBM dari sub agen ke pangkalan di desa telah melanggar SK Bupati, sehingga masyarakat dirugikan.
Sebagai bentuk protes atas masalah tersebut, para demonstran menyampaikan 10 tuntutan kepada Bupati Pulau Morotai, antara lain:
Segera menyelesaikan krisis air bersih di desa Pandanga dan Juanga. Mengatasi ketimpangan dalam penyaluran minyak subsidi. Melakukan audit terhadap sembilan sub agen minyak tanah subsidi oleh Inspektorat. Menambah kuota minyak tanah subsidi untuk nelayan. Membangun SPBUN di enam kecamatan di Pulau Morotai. Membubarkan sembilan sub agen minyak tanah yang tidak sesuai dengan peraturan migas. Membangun jalan alternatif untuk bongkar muat BBM di desa Waringin. Membayar gaji tenaga medis RS Mudaffar Sjah. Menghadirkan lembaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP). Mengaktifkan koperasi nelayan di enam kecamatan.
Dengan tegas, Rifaldi menekankan pentingnya tindakan konkret dari pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak masyarakat dan segera merespons keluhan yang ada. Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat membuka mata pejabat terkait untuk lebih serius dalam menangani permasalahan yang ada demi kesejahteraan rakyat. *
