Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan Beranda

Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Malut, Sekda Tikep Angkat Isu Status Jalan Payahe-Dehepodo di Hadapan Gubernur

Wednesday, 17 December 2025 | 19:16 WIB Last Updated 2025-12-17T10:16:29Z


Sinarmalut.com,
Tidore - Dalam rangka koordinasi dan evaluasi penyelenggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah menggelar kegiatan Forum Kepala Daerah Se-Maluku Utara yang berlangsung  di Ballroom Gamalama Bela Hotel Ternate, Rabu (17/12/2025).  


Forum tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati/Walikota se-Maluku Utara, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Maluku Utara.


Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali seluruh pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan di Tahun 2025  dan sekaligus membahas perencanaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada tahun 2026, sebagai intro sebelum nanti akan didiskusikan lebih teknis dalam proses Musrenbang dan Rapat Koordinasi Tahun 2026.


Pada sesi diskusi tersebut,  Walikota Tidore yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo memberikan apresiasi atas penyelenggara kegiatan tersebut, dirinya  meminta agar rapat evaluasi ini  dapat dilaksanakan di awal triwulan ke-4. 


Menurutnya  rapat evaluasi  tersebut untuk program berikutnya di tahun 2026 sementara APBD 2026 di setiap Kabupaten/Kota sudah diketuk, maka hasil evaluasi tersebut bisa saja digunakan untuk tahun 2027 mendatang.


“Di kesempatan ini juga saya ingin sampaikan agar  keberpihakan APBD Provinsi  terhadap kabupaten/kota pada rapat evaluasi ini harus dipaparkan, sehingga semua kabupaten/kota dapat mengetahui keberpihakan APBD Provinsi di tahun 2025 untuk kabupaten/kota apa saja, karena pergantian Gubernur sampai pada kepemimpinan ibu Sherly, status  jalan Payahe-Dehepodo belum juga jelas yang merupakan kewenangan provinsi. Oleh karena itu paparan keberpihakan APBD harus ditampilkan, sehingga di Tahun 2026 keberpihakan APBD Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dapat difokuskan pada Kota Tidore khususnya pada jalan Payahe- Dahepodo,” jelasnya.


Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Dukomalamo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos  menyetujui agar rapat evaluasi di tahun nanti akan diagendakan pada awal triwulan ke-4 sehingga masih ada kesempatan untuk menyisipkan pada APBD. Lebih lanjut dirinya juga menyetujui untuk APBD tahun 2026 anggaran untuk Kota Tidore Kepulauan akan difokuskan pada jalan Payahe-Dehepodo


“Dan untuk tambahan, saya sampaikan bahwa  DBH yang masuk di tahun 2025 sebesar Rp 195 miliar sehingga sesuai dengan  komitmen  untuk 10 Kabupaten/Kota akan dibagi sebesar Rp 18 miliar, kemudian dengan berjalannya waktu akan ada bonus, dan  untuk Rp 18 miliar, Rp 10 miliar sudah di transfer dan tersisa Rp 8 miliar akan ditransfer pada minggu ini dan akan ditambahkan Rp 10 miliar pada Desember ini untuk jatah di tahun 2026,” jelas Sherly. *

  • Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Malut, Sekda Tikep Angkat Isu Status Jalan Payahe-Dehepodo di Hadapan Gubernur
  • 0

Terkini