Sinarmalut.com, Tidore - Dalam mempercepat program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Tim III Pengendalian Inflasi langsung tancap gas mengadakan rapat pada Kamis (06/03/2025), di Ruang Rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan.
"Usai acara paripurna penyampaian pidato wali kota di DPRD, torang tim 3 yang ditunjuk walikota langsung eksekusi,” ucap Abdul Hakim Adjam, Staf Ahli Wali Kota selaku koordinator tim pada saat memimpin rapat Tim III pengendalian inflasi daerah.
Abdul Hakim mengatakan instruksi Walikota untuk pengendalian inflasi dalam 100 hari kerja ini perlu dilaksanakan secepatnya. Sebab walikota menginginkan kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
“Mengingat momentum ramadhan dan lebaran 1446 H ini perlu diantisipasi secara serius karena sangat berpengaruh pada stabilitas harga,” jelasnya.
Ia bilang, pasca mengikuti Retret di Magelang, Walikota sangat tegas mendorong kebijakan 100 hari kerja yang berpihak kepada masyarakat di Kota Tidore Kepulauan tanpa kecuali. "Apapun programnya yang penting untuk masyarakat, kami siap tindaklanjuti arahan beliau," lugasnya.
Sementara itu Arif Radjabessy, Inspektur Daerah selaku Ketua Tim III mengatakan yang diinginkan Walikota dalam upaya pengendalian inflasi adalah dengan menggelar pasar gratis untuk masyarakat rentan dan tidak mampu.
“Kalau dulu kita melakukan operasi pasar murah, kali ini pak walikota meminta dikaji tentang kebijakan pasar gratis untuk mengurangi beban masyarakat. Pak walikota sangat memperhatikan kondisi masyarakat dan daya beli di tengah momentum ramadhan ini,” jelas Inspektur.
Arif mengatakan, dari hasil kajian tim, telah merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis, seperti melalui Bantuan Pangan oleh Dinas Ketpang, Bantuan Bapok oleh Dinas Perindagkop, Bantuan Bahan Perikanan oleh Dinas Perikanan, Bantuan Pupuk oleh Dinas Pertanian dan Bantuan Peralatan Naker oleh Disnakertrans.
Namun ada opsi lain yang dilakukan dalam situasi mendesak yang bisa dibiayai dari Dana Tak Terduga, yaitu melalui program bantuan sosial. Sebagaimana Juknis Mendagri tahun 2022, mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan.
“Meskipun demikian kami akan melaporkan semua opsi ini kepada pak Walikota pada hari Senin pekan depan. Kami akan menawarkan beberapa opsi kepada Pa Wali untuk dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini,” tuturnya.
Arif Radjabessy juga mengatakan selain opsi operasi pasar gratis, Tim III juga menetapkan satu data sebagai sasaran penerima. “Satu data penerima harus bersumber dari DTSEN atau DTKS yang ada di Dinas Sosial untuk memastikan penerima bantuan sosial nanti adalah kelompok miskin dan rentan,” tambahnya.
Adapun Tim III Pengendalian Inflasi untuk 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Staf Ahli Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PMD, Kadis Nakertrans dan Kadis Pertanian.
Selain itu terdapat pejabat eselon III yang turut hadir seperti Sekretaris Perindagkop, Sekretaris Dinsos, Sekretaris BPKAD, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum dan sejumlah kepala bidang, koordinator PKH, dan fungsional terkait. *
