Jul Yoba
Sinarmalut.com, Tobelo, Maluku Utara - Kekecewaan petani Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terhadap pemindahan agenda kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ke desa mereka mulai berubah menjadi ancaman perlawanan. Tak sekadar melayangkan protes, kelompok petani Gorua kini mengancam memalang akses penyeberangan laut melalui Pelabuhan Feri.
Ancaman itu muncul setelah agenda pertemuan antara Gubernur dan petani yang semula direncanakan berlangsung di Desa Gorua justru dialihkan ke Desa WKO, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Menurut petani Gorua, pemindahan lokasi tersebut bukan sekadar perubahan teknis agenda. Mereka mencurigai ada campur tangan pihak tertentu yang membisikkan informasi kepada Gubernur sehingga Gorua kehilangan kesempatan untuk didatangi dan mendapat perhatian pemerintah.
Petani Gorua, Jul Yoba, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai pernyataan Gubernur yang mempertanyakan keberadaan petani di Gorua justru melukai masyarakat setempat.
"Kenapa harus ada narasi bahwa di Gorua itu tidak ada petani? Bilang saja ada satu dan lain hal sehingga titik pertemuan dipindahkan, bukan seperti cara yang lagi viral itu," kata Jul, Minggu (1/11/2026).
Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang berada di balik perubahan agenda tersebut. Jul menyindir adanya pembisik yang diduga tidak ikhlas jika Desa Gorua mendapat perhatian pemerintah provinsi.
Menurut dia, agenda seorang gubernur semestinya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikendalikan oleh kepentingan orang-orang di sekitar kekuasaan.
"Ibu Gubernur harus konsisten. Tidak boleh ada yang mendikte Ibu Gubernur. Masa agenda Ibu Gubernur diatur-atur?" ujarnya.
Kekecewaan petani Gorua kini mengarah pada ancaman yang lebih serius. Jul menyatakan kelompoknya siap memalang akses penyeberangan laut melalui Pelabuhan Feri sebagai bentuk protes terhadap perlakuan yang mereka anggap tidak adil.
Ancaman tersebut sekaligus menjadi sindiran keras terhadap pemerintah. Jul menegaskan, jika keberadaan sektor pertanian di Gorua seolah dianggap tidak ada, masyarakat juga ingin memperlihatkan bahwa desa mereka memiliki kontribusi lain bagi daerah, termasuk melalui aktivitas Pelabuhan Feri yang mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera Utara.
"Mosi ketidakpercayaan ini, kami akan palang akses penyeberangan laut Feri. Biar semua tahu kalau pertanian tidak ada di Gorua, tetapi Pelabuhan Feri ada dan itu mendorong PAD Halut," tegasnya.
Ancaman pemalangan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas penyeberangan dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Karena itu, polemik pemindahan agenda gubernur tidak lagi semata-mata menyangkut lokasi kunjungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jul meminta pihak yang diduga menjadi pembisik Gubernur segera mendatangi petani Gorua dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan terbuka.
Ia menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan sepihak. Pemerintah dan pihak yang dianggap bertanggung jawab harus berani menemui masyarakat yang merasa diabaikan.
"Sikap kami, pembisik segera datangi petani Gorua Tobelo Utara dan minta maaf secara langsung," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengenai alasan pemindahan lokasi agenda maupun tanggapan atas tudingan adanya campur tangan pihak tertentu.
Polemik ini menyisakan pertanyaan mendasar, apakah kunjungan gubernur benar-benar diarahkan untuk mendengar aspirasi masyarakat, atau justru lebih mudah digeser oleh informasi dari lingkaran terdekat kekuasaan?
Di Gorua, persoalan itu kini bukan lagi sekadar soal siapa yang dikunjungi gubernur. Ancaman memalang Pelabuhan Feri menjadi tanda bahwa kekecewaan masyarakat telah memasuki babak yang lebih serius. *
