
Panen tomat petani Gorua Halmahera Utara
Sinarmalut.com, Tobelo - Pernyataan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos yang menyebut tidak ada petani di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, menuai kekecewaan. Warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian hortikultura mempertanyakan informasi yang diterima gubernur hingga membuat desa mereka luput dari agenda penyaluran bantuan.
Kekecewaan itu mencuat setelah Sherly menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan kunjungan ke Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Jumat (30/10/2026).
Dalam sambutannya, Sherly mengungkapkan bahwa Gorua sebenarnya menjadi salah satu desa yang masuk dalam rencana kunjungannya. Namun, ia mengaku mendapat informasi bahwa tidak ada petani di desa tersebut.
"Sebenarnya hari ini saya mau datang di Gorua, mungkin desa WKO lebih kuat, jadi dorang bilang di Gorua tidak ada petani, jadi datanglah saya di WKO, jadi yang dapat modal Rp 40 juta akhirnya WKO, padahal tujuannya saya ke Gorua tapi mereka bilang di Gorua tidak ada petani, jadi bukan salah saya, salah mereka," ungkap Gubernur saat memberikan sambutan.
Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan dari kalangan petani Gorua. Mereka menyayangkan adanya informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Salah seorang petani Gorua mengatakan, aktivitas pertanian hortikultura di wilayah tersebut masih berjalan dan melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak muda hingga orang tua.
"Menanggapi sambutan Ibu Gubernur Sherly yang menyebut tidak ada petani di Gorua, kami sangat kecewa. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab menyampaikan informasi tersebut, padahal faktanya petani hortikultura di Gorua masih banyak. Mereka tersebar di tiga desa, mulai dari anak muda hingga orang tua," ujarnya, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, komoditas yang selama ini dibudidayakan petani setempat antara lain tomat dan cabai rawit. Hasil panen mereka bahkan secara rutin dipasarkan kepada para pedagang pengumpul atau pemborong dari Pasar Rawajaya maupun pasar modern.
"Setiap kali panen, hasil pertanian kami diambil oleh para pemborong dari Pasar Rawajaya maupun pasar modern. Jadi, sangat disayangkan jika sampai ada informasi bahwa di Gorua tidak terdapat petani," katanya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal kunjungan gubernur, melainkan menyangkut perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap petani yang selama ini berjuang dengan keterbatasan sarana produksi.
Ia mengungkapkan, petani Gorua masih harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menyewa mesin jonder berukuran besar guna mengolah lahan sebelum penanaman. Padahal, kebutuhan terhadap alat tersebut sudah lama disampaikan kepada pemerintah, tetapi hingga kini belum terealisasi.
"Kami sudah lama mengusulkan bantuan mesin jonder besar untuk mengolah lahan pertanian. Namun, sampai sekarang belum juga ada realisasi. Sementara petani di Gorua harus menyewa mesin milik petani asal Jawa yang menggarap lahan di sekitar Kantor Bupati Halmahera Utara," ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan petani, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal. Biaya pengolahan lahan yang seharusnya bisa ditekan dengan ketersediaan alat pertanian justru menjadi beban tambahan setiap kali memasuki musim tanam.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah akses terhadap pupuk. Petani mengaku selama ini sebagian besar harus membeli pupuk secara mandiri karena bantuan pemerintah dinilai belum mencukupi kebutuhan produksi.
Bahkan, bantuan pupuk yang tersedia disebut hanya berupa satu karung pupuk NPK Phonska dan terbatas bagi petani yang sudah terdaftar dalam kelompok tani. Sementara petani mandiri harus memenuhi kebutuhan pupuk dengan biaya sendiri.
"Rata-rata petani Gorua membeli pupuk secara mandiri. Bantuan pemerintah yang tersedia hanya pupuk Phonska sebanyak satu karung, itu pun hanya untuk petani yang sudah terdaftar dalam kelompok tani. Petani mandiri harus membeli sendiri, sementara harga pupuk sekarang semakin mahal," jelasnya.
Di tengah tingginya biaya produksi, petani juga dihadapkan pada ketidakpastian harga jual komoditas. Ketika harga tomat dan cabai turun, pendapatan yang diperoleh kerap hanya cukup untuk menutup modal.
Sebaliknya, keuntungan baru bisa dirasakan ketika harga komoditas sedang membaik. Situasi ini membuat petani harus menanggung risiko besar, mulai dari biaya pengolahan lahan, pembelian pupuk hingga ongkos perawatan tanaman.
"Kalau harga cabai dan tomat murah, hasil penjualan terkadang hanya kembali modal. Kalau harganya bagus, barulah petani bisa mendapatkan keuntungan. Karena itu, perhatian pemerintah sangat kami harapkan," tuturnya.
Para petani berharap polemik pernyataan gubernur tidak berhenti pada persoalan siapa yang memberikan informasi keliru. Mereka meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten turun langsung melihat aktivitas pertanian di Gorua.
Mereka juga mendesak agar bantuan modal, alat mesin pertanian, dan pupuk disalurkan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata informasi dari pihak tertentu.
Menurut petani Gorua, pernyataan bahwa tidak ada petani di wilayah mereka bukan hanya persoalan kekeliruan informasi. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi gambaran betapa pentingnya pemerintah memastikan kondisi masyarakat sebelum menentukan kebijakan dan menyalurkan bantuan. *