Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) memangkas belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga Rp 128,24 miliar. Pemangkasan itu terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 87.126.942.539 dan belanja modal Rp 41.113.533.925.
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, penyesuaian belanja tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan pendapatan daerah sekaligus hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Penjelasan itu disampaikan Muhammad Sinen saat memberikan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
"Hal ini semata-mata sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun Pemerintah Daerah benar-benar berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat," kata Muhammad Sinen.
Dalam jawabannya, Muhammad Sinen merespons sejumlah pandangan fraksi DPRD, terutama terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Menjawab pandangan Fraksi ADEM dan Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp 44.427.000.000.
Menurut dia, kenaikan tersebut merupakan akumulasi dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 2.500.000.000. Tambahan tersebut bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Tidore.
Target itu, kata dia, ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi dan potensi pendapatan yang masih dapat dicapai hingga akhir tahun anggaran.
Peningkatan status rumah sakit turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi potensi pendapatan BLUD. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan BLUD disebut telah mencapai 65 persen.
Pada sisi belanja, Pemkot Tidore melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos anggaran.
Muhammad Sinen mengatakan, penurunan terbesar terjadi pada belanja operasi sebesar Rp 87.126.942.539 dan belanja modal sebesar Rp 41.113.533.925. "Efisiensi diarahkan pada belanja yang belum mendesak, meski akan berdampak pada target kinerja," ujarnya.
Meski melakukan efisiensi, pemerintah daerah tetap menempatkan sejumlah kebutuhan dasar sebagai prioritas.
Alokasi untuk kesehatan mencapai Rp 158.486.684.823. Sementara sektor pendidikan mendapatkan Rp 194.724.615.652 atau 22,52 persen.
Untuk infrastruktur dasar, pemerintah mengalokasikan Rp 170.309.926.033 atau 19,70 persen.
Sektor persampahan memperoleh Rp 5.607.832.700. Kemudian pertanian dan perikanan Rp 8.823.106.460, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 6.145.000.000, serta UMKM Rp 29.487.160.
Pemerintah juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 4.211.489.851 untuk kebutuhan penanganan bencana El Nino.
Di sisi lain, Belanja Transfer Bantuan Keuangan meningkat sebesar Rp 26.481.045.450. Kenaikan itu berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berubah dari 5 persen menjadi 10 persen.
Persoalan pembiayaan daerah juga menjadi bagian yang dijelaskan Muhammad Sinen kepada DPRD.
Ia mengatakan, SiLPA sebelum perubahan tercatat sebesar Rp 174.929.715.339. Angka tersebut sebelumnya menggunakan asumsi adanya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, realisasi DBH yang masuk hanya sebesar Rp 25.395.871.000.
Karena itu, SiLPA dalam perubahan APBD 2026 menggunakan angka hasil audit BPK. Angka tersebut kemudian digunakan untuk menutup defisit sekaligus membayar utang kepada pihak ketiga.
"SiLPA Perubahan APBD 2026 memakai angka audit BPK untuk tutup defisit dan bayar utang pihak ketiga," jelas Muhammad Sinen.
Selain itu, Pemkot Tidore mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000 kepada Perumda Ake Mayora.
Menurut Muhammad Sinen, penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan Perumda. Saat ini, sumber pendapatan daerah dari perusahaan daerah tersebut baru berasal dari pajak air bawah tanah.
Menutup jawabannya, Muhammad Sinen meminta pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan mencermati setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan perubahan APBD 2026.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan perubahan APBD yang lebih berkualitas sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai," kata Muhammad Sinen.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin dan diikuti 20 dari 25 anggota DPRD.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. *
