Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Sinarmalut.com, Ternate – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-9 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Morotai, sekaligus menegaskan konsistensi daerah itu dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (4/6/2026). Pemkab Morotai diwakili Bupati Rusli Sibua, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat terkait.
Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali mengatakan opini WTP mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
"Opini WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi," kata Umar Ali.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan tujuan akhir pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. "Setiap rupiah yang dikelola harus mampu mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai," ujarnya.
Umar Ali juga mengapresiasi dukungan Bupati Rusli Sibua serta DPRD Pulau Morotai yang dinilai berperan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui fungsi anggaran dan pengawasan.
Sementara itu, Bupati Rusli Sibua menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP ke-9 secara beruntun tersebut. Namun, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak berpuas diri.
Menurut Rusli, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Dengan capaian ini, kami akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Rusli.
Raihan WTP sembilan kali berturut-turut menjadi modal penting bagi Pemkab Morotai untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. *
