Sinarmalut.com, Tidore - Aksi demonstrasi masyarakat Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang dipicu dugaan rasisme terhadap warga setempat, berlangsung memanas pada Senin (18/5/2026). Ketegangan terjadi setelah massa aksi menutup akses jalan umum sebagai bentuk protes.
Pemblokiran jalan menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu. Sejumlah kendaraan sempat tertahan dan aktivitas masyarakat ikut terdampak.
Situasi itu membuat Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, turun langsung ke lokasi demonstrasi. Ia mengaku hadir atas permintaan pihak kepolisian guna membantu mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Saya hadir karena diminta oleh Kapolresta agar turun bersama-sama. Jadi, saya datang dan hadir itu bukan untuk mengganggu aksi demonstrasi. Mau demo silahkan, karena itu hak masyarakat. Tapi tidak boleh mengganggu aktivitas umum,” ujar Muhammad Sinen di lokasi aksi.
Menurut dia, ketegangan muncul karena aksi demonstrasi disertai pemblokiran jalan utama yang berdampak pada masyarakat luas. Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menghambat kepentingan publik, termasuk kendaraan darurat.
“Saya marah karena mereka tutup jalan. Saya minta untuk membuka jalan karena ada salah satu mobil yang membawa orang sakit ke rumah sakit itu sempat tertahan. Ini terakhir, jika nanti demonstrasi masih disertai pemblokiran jalan maka saya tidak mau lagi negosiasi, saya akan minta kepolisian untuk menangkap otak dibalik pemblokiran jalan,” tegasnya.
Pernyataan Wali Kota itu sempat memicu reaksi massa setelah salah satu orator menuding sikap tersebut sebagai bentuk provokasi terhadap peserta aksi. Meski demikian, situasi berangsur kondusif setelah dilakukan komunikasi antara aparat keamanan dan demonstran.
Muhammad Sinen menambahkan, tuntutan masyarakat Kelurahan Bobo terkait dugaan rasisme saat ini telah diproses oleh kepolisian. Karena itu, ia meminta warga tetap menahan diri dan mempercayakan penyelesaian kasus kepada aparat penegak hukum.
“Sebagai Wali Kota, saya berkewajiban menjaga agar aktivitas masyarakat di Kota Tidore Kepulauan berjalan kondusif,” katanya.
Aksi demonstrasi warga Bobo dipicu dugaan ujaran rasisme yang berkembang di media sosial. Massa aksi mendesak Sultan Tidore untuk hadir memberikan penjelasan terbuka mengenai sejarah masyarakat Bobo berdasarkan perspektif Kesultanan Tidore.
Warga menilai penjelasan tersebut penting guna menjawab polemik yang berkembang di ruang publik maupun media sosial terkait identitas masyarakat Bobo.
Selain itu, massa juga meminta Polresta Tidore menjelaskan perkembangan penanganan laporan terhadap akun media sosial bernama “D’Facto” yang diduga menyebut masyarakat Bobo sebagai orang Papua. *
