Mukibar Barakati, S.H
Sinarmalut.com, Ternate - Kongres Advokat Indonesia (KAI) terus memperkuat peran organisasi dalam memperluas akses keadilan di daerah kepulauan. Salah satu langkah itu ditandai dengan pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI Kabupaten Pulau Morotai periode 2026–2031.
Mukibar Barakati, S.H. resmi dilantik sebagai Ketua DPC KAI Pulau Morotai dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Royal & Resto Ternate, Kamis (9/4/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi organisasi advokat di wilayah Maluku Utara.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Maluku Utara, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI, para advokat, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur.
Dalam sambutannya, perwakilan DPD KAI Maluku Utara dan Wasekjen DPP KAI menekankan bahwa profesi advokat memiliki tanggung jawab moral sebagai penjaga keadilan. Mereka mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas, etika profesi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap praktik advokasi.
“Advokat bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari pilar penegakan hukum yang harus berdiri tegak di atas nilai keadilan,” ujar salah satu perwakilan dalam sambutan.
Usai dilantik, Mukibar Barakati menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya advokat di Pulau Morotai. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya akan diarahkan pada pelayanan hukum yang inklusif, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Menurut dia, tantangan geografis Morotai sebagai daerah kepulauan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. “Kami ingin memastikan bahwa layanan hukum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil,” kata Mukibar.
Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas antar advokat dalam menjaga marwah profesi, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal bagi DPC KAI Pulau Morotai dalam membangun sistem bantuan hukum yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan di wilayah tersebut. *
