Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen
Sinarmalut.com, Tidore - Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun 2025.
Hingga 2 Desember 2025, realisasi anggaran baru mencapai 72 persen, jauh dibawah target ideal yang seharusnya sudah melampaui 80 persen pada awal Desember.
Muhammad Sinen menegaskan bahwa seluruh OPD wajib mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan realisasi minimal 90 persen sebelum batas waktu 15 Desember. Ia memberi peringatan keras bahwa OPD yang lamban bekerja akan menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Saya sudah sampaikan, kalau ada yang tidak mau bekerja sesuai target, akan saya evaluasi,” tegasnya, Selasa (02/12/2025).
Selain rendahnya serapan anggaran, Walikota juga menyoroti keterlambatan sejumlah proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Keterlambatan ini dipicu oleh aturan nasional yang melarang pelaksanaan tender sebelum kepala daerah dilantik, serta kebijakan refocusing yang menggoyang ulang seluruh perencanaan.
Akibatnya, beberapa proyek strategis seperti pembangunan laboratorium kesehatan dan pekerjaan fisik di rumah sakit menjadi kekurangan waktu pengerjaan. Kondisi ini kemudian berdampak pada progres pembangunan yang tidak maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga mengkritisi perilaku sejumlah ASN yang dinilai tidak disiplin, termasuk praktik titip tanda tangan dalam agenda paripurna DPRD. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut mencederai etika dan integritas ASN.
“Ini perilaku buruk yang sering dipraktikkan oleh sejumlah pejabat baik Sekretaris dan Kabid. Saya sudah tahu semuanya dan akan saya evaluasi,” ujarnya.
Wali Kota Sinen juga memberikan perhatian kepada para kontraktor. Ia mengingatkan agar pekerjaan diselesaikan sesuai aturan, namun menekankan pula bahwa keterlambatan proyek bukan sepenuhnya kesalahan pihak kontraktor, melainkan dampak dari perubahan kebijakan nasional dan refocusing anggaran.
Dalam upaya mempercepat pembangunan, Wali Kota Tidore meminta dukungan Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan serta masyarakat. Ia berharap informasi mengenai penyimpangan dan kendala yang ditemukan di lapangan dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Saya tidak bisa menjangkau semua titik. Saya butuh dukungan teman-teman media dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama kita memajukan Kota Tidore Kepulauan,” tutupnya. *
