 |
| Sofyan Muhlis |
Sinarmalut.com, Tidore - Sofyan Muhlis, perwakilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan, memberikan respon tegas terhadap kritik yang dilontarkan oleh Forum Rakyat Nusantara (Fornusa) terkait penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Dalam pernyataannya, Sofyan mencermati bahwa Fornusa gagal memahami inti permasalahan yang ada.
“Saya ingin menanyakan kepada Fornusa, tuduhan mengenai keterlibatan ASN dalam politik praktis itu jelas harus dijelaskan. Politik praktis yang mana? Kegiatan politik apa? Mari kita berbicara dengan berakal, jangan sampai kesan yang muncul adalah Fornusa baru saja bangun tidur,” ungkap Sofyan, Senin (21/7/2025).
Terkait undang-undang yang dijadikan sebagai dasar kritik terhadap tindakan ASN, Sofyan menjelaskan bahwa undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi.
“UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 sudah dicabut dua tahun lalu. Jadi, jika ada yang terbuai dengan hukum kadaluarsa, sebaiknya cuci muka dulu agar lebih rasional,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sofyan menyatakan bahwa kesadaran serta loyalitas ASN dalam menolak rekayasa pengusulan DOB Sofifi merupakan bagian dari amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Ia menekankan bahwa menjaga keutuhan NKRI dari skenario jahat pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa adalah nilai fundamental yang harus diperjuangkan oleh ASN.
Sofyan, yang akrab dipanggil Opan, juga menunjukkan adanya sejumlah rekayasa dan praktik yang tidak prosedural dalam proses pengusulan DOB Sofifi. “Kami paham bahwa usulan DOB seharusnya datang dari bawah, bukan ditentukan secara sepihak oleh Gubernur. Usulan ini seharusnya melalui DPRD Kota, bukan langsung ke DPRD Provinsi. Selain itu, syarat untuk pengusulan DOB juga mencakup komunikasi dengan daerah induk, tetapi semua itu diabaikan oleh Gubernur,” tegasnya.
Opan menambahkan, jika ada pihak yang mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi melalui cara-cara kotor dan melanggar prosedur, ia menegaskan pihaknya akan melakukan perlawanan. “Kami akan lawan,” tegas Opan.
Di akhir pernyataannya, Sofyan mengingatkan Gubernur untuk menjaga etika dalam berkuasa. “Kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan, bukan untuk membongkar semuanya karena kesombongan. Hormati Walikota dan hargai Kesultanan, jangan pernah kita lupa kepada sejarah besar negeri ini,” kata Sofyan.
Dengan tegas, Sofyan menekankan bahwa ASN Tidore akan terus menjadi perekat bagi persatuan dan keutuhan NKRI. “Jika ada upaya untuk mengadu domba dan memecah belah bangsa, kami berkewajiban untuk turun tangan dan melawan, karena persatuan dan kesatuan adalah prinsip dasar ASN, sebagaimana diamanatkan dalam UU 20 Tahun 2023,” pungkasnya. *
