Asis Saubada, salah satu tokoh masyarakat Oba
Sinarmalut.com, Tidore - Masyarakat Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, menyatakan keberatan dan ketersinggungan atas wacana pemekaran Sofifi yang berkembang tanpa melibatkan Kecamatan Oba secara adil. Padahal, gerakan awal pemekaran wilayah ini justru berasal dari inisiatif lebih dari 75 persen masyarakat Oba, yang sejak lama mendambakan percepatan pembangunan secara menyeluruh di kawasan tersebut.
Namun, dalam dinamika terbaru, Kecamatan Oba seolah dihapus dari skema wacana pemekaran, bahkan tidak disebut sama sekali dalam narasi publik yang berkembang.
“Kami tidak anti pemekaran. Tapi kami menolak keras jika sejarah dan peran masyarakat Oba dihapus begitu saja. Sejak masa Wali Kota Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen, hingga kini di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, perhatian Pemkot terhadap Kecamatan Oba sangat nyata. Kami merasa dihargai dan dilibatkan,” kata Asis Saubada, salah satu tokoh masyarakat Oba, Rabu (16/7/2025)
Gerakan DOB Sofifi Dinilai Tidak Etis dan Mengganggu
Masyarakat juga mengecam munculnya gerakan bertema Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi, yang dinilai tidak inklusif, menimbulkan keresahan publik, dan melangkahi struktur pemerintahan serta adat yang sah.
Muncul pula dugaan bahwa wacana ini dilemparkan secara strategis untuk mengalihkan perhatian dari persoalan pembangunan yang mendesak terutama infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi khususnya di wilayah-wilayah terpinggirkan seperti Oba Selatan. Ada pula rumor yang beredar bahwa wacana DOB hanya untuk menutupi isu tambang yang mencokol Pulau Halmahera dan penahanan 11 warga Halmahera Timur karena menolak kehadiran perusahaan tambang di daerahnya.
“Kami menduga isu ini sengaja dilempar untuk menutup perhatian atas masalah yang lebih urgen, seperti rusaknya jalan-jalan utama di Oba Selatan, terbatasnya layanan dasar, dan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ini yang seharusnya jadi prioritas, bukan wacana pemekaran yang gaduh dan elitis,” ujarnya.
Pemekaran Harus Sesuai Aturan
Warga Oba menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam:
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, serta regulasi lain yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat, DPRD, pemerintah daerah, dan persetujuan pemerintah pusat.
“Tidak ada satupun orang yang rela jika rumah dibangun di atas pekarangan pribadinya tanpa izin. Begitu juga pemekaran, tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan pemilik wilayah. Ini pelanggaran etika, hukum, dan adat,” katanya.
Tidore adalah Wilayah Adat, Bukan Wilayah Tanpa Tuan
Sofifi merupakan kelurahan dalam wilayah administratif Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang secara adat merupakan bagian sah dari Kesultanan Tidore — wilayah yang memiliki sejarah panjang dan diakui secara adat hingga saat ini.
“Kesultanan Tidore adalah pemilik sah wilayah ini secara adat. Kota Tidore adalah wilayah yang bertuan. Maka bicara pemekaran Sofifi tak bisa lepas dari Kota Tidore dan Kesultanan Tidore. Siapa pun yang mengabaikan ini berarti telah melecehkan sejarah dan adat negeri ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Usulan Konstruktif: Dorong Tidore Jadi Daerah Otonomi Khusus
Sebagai bentuk solusi yang elegan dan beretika, masyarakat Kecamatan Oba justru mengusulkan agar Kota Tidore Kepulauan diperjuangkan menjadi Daerah Otonomi Khusus (DOK).
“Lebih baik kita dorong Kota Tidore menjadi Otonomi Khusus sebagai bentuk penghormatan atas sejarahnya. Nomenklatur yang tepat adalah ‘Ibu Kota Sofifi, Kota Tidore Kepulauan’, bukan menjadikannya daerah baru yang mengabaikan hak masyarakat Oba. Itu lebih bermartabat daripada memperjuangkan pemekaran penuh muatan politis,” tutup pernyataan tersebut.
Masyarakat Kecamatan Oba mengajak semua pihak kembali fokus pada pembangunan nyata, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan menghormati hukum, adat, serta sejarah negeri ini. *
